detikNews

Diminta Segera Buat Kode Etik, Dewas KPK: Sudah Dalam Pembicaraan

Dewas KPK diminta oleh pakar tata hukum negara Refly Harun untuk segera membuat kode etik. Menanggapi hal itu, Dewas KPK mengatakan kode etik dalam pembahasan.

Minggu, 22 Des 2019 08:51 WIB

detikNews

Dinanti Kerja Bernas Dewan Pengawas

Kerja bernas Dewan Pengawas (Dewas) KPK dinanti publik. Dewan Pengawas diharapkan membantu gerak cepat penindakan korupsi, bukan mempersulit.

Minggu, 22 Des 2019 08:23 WIB

detikNews

Dewan Pengawas KPK Diminta Segera Buat Kode Etik

"Dengan adanya Artidjo, kita harap pemberantasan korupsi masih bisa diharapkan dari sisi penindakan," kata Refly Harun.

Sabtu, 21 Des 2019 16:49 WIB

detikNews

MK Kubur Mimpi Wazir 'Bupati Pecandu Narkoba' Kembali Berlaga di Pilkada

MK mengubur mimpi Wazir Noviadi berlaga di pilkada. Sebab, Wazir pernah dipecat sebagai Bupati Ogan Ilir pada 2016 karena kedapatan memakai narkoba.

Rabu, 18 Des 2019 16:46 WIB

detikNews

Rapat dengan Baleg DPR, Refly Harun Usul Omnibus Law di Tingkat Perpres

Pakar hukum tata negara Refly Harun mengusulkan agar omnibus law dibikin pada tataran Peraturan Presiden (Perpres) saja.

Rabu, 27 Nov 2019 14:39 WIB

detikNews

Refly Harun Nilai Penunjukan Stafsus Milenial Kurang Tepat

Dipilihnya 7 stafsus presiden dari kalangan milenial menuai pro kontra. Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai pemilihan para stafsus ini kurang tepat.

Minggu, 24 Nov 2019 14:55 WIB

detikNews

Refly Harun Nilai Wacana Presiden 3 Periode Tidak Berdampak ke Jokowi

Refly Harun mengatakan perdebatan soal periode masa jabatan presiden ini tidak dikaitkan dengan masa jabatan Jokowi. Apa alasannya?

Minggu, 24 Nov 2019 12:32 WIB

detikNews

Ini Hasilnya! 6 Kandidat Menkum HAM Pilihan detikers

Program 'Bantu Jokowi Cari Menteri' telah tuntas dilaksanakan dengan berbagai usulan. Siapa kandidat Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) pilihan detikers?

Sabtu, 19 Okt 2019 09:00 WIB

detikNews

Refly Harun Usul KY Diubah Jadi Mahkamah Biar Tak Jadi Macan Ompong

Ahli hukum tata negara Refly Harun menganalogikan lembaga Komisi Yudisial (KY) seperti macan ompong. Itu lantaran kewenangan KY tidak bersifat menentukan.

Rabu, 02 Okt 2019 17:47 WIB

detikNews

Paloh Lempar Isu Pemakzulan soal Perppu KPK, Pakar Berkata Sebaliknya

"Tidak ada konsekuensi pidana. Itu nakut-nakuti saja. Yang bisa meng-impeach presiden itu hanya hukum pidana," kata Mahfud Md.

Rabu, 02 Okt 2019 17:18 WIB