Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut revisi UU Pilkada, dimungkinkan asal tidak mengubah sistem pilkada langsung. Ketua komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman memastikan revisi hanya pada hal-hal teknis, bukan sistem pilkadanya.

DPR ‎akhirnya mengesahkan Perppu Pilkada menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna siang tadi. Tak berhenti di situ, DPR juga sepakat untuk segera merevisi UU Pilkada tersebut. Mantan ketua MK Jimly Asshiddiqie menilai hal tersebut lucu.

Perppu Pilkada sudah disetujui oleh Komisi II DPR dan akan direvisi setelah dibawa ke sidang paripurna pada Selasa (20/1). Mendagri Tjahjo Kumolo mengingatkan bahwa waktu revisi sangat terbatas di masa persidangan kali ini.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada disahkan sore ini oleh komisi II dan langsung diparipurnakan pada Selasa (20/1) besok. ‎Namun Perpu itu diusulkan mayoritas fraksi agar langsung direvisi setelah disahkan dalam paripurna menjadi UU.

DPR berencana membaw‎a pengambilan keputusan Perpu Pilkada sehari sebelum penutupan masa sidang. Namun Fraksi PKB di DPR berpendapat seharusnya DPR menyegerakan pengesahan Perpu itu menjadi Undang-undang.

Fraksi Partai Golkar menilai banyak masalah di dalam Perppu Pilkada. Meski begitu, Golkar tetap siap membahas Perppu terbitan SBY itu di masa persidangan kali ini.

Usulan agar Pilkada serentak tahun 2015 diundur jadi 2016 bergulir dan mendapat respon positif. Namun, mantan ketua MK Jimly Asshiddiqie menilai, soal jadwal Pilkada ini perlu memperhatikan serius Perppu Pilkada yang jadi landasan Pilkada 2015.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar serentak sehari pada akhir tahun 2015, diusulkan agar diundur ke tahun 2016 terkait persiapan dan lainnya. Kemendagri menyambut positif usul tersebut.

DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono menggelar rapat pleno perdana yang dihadiri sekitar 150 pengurus hasil Munas Jakarta. Selain membahas kepengurusan, rapat juga memberi masukan kepada juru runding terkait rencana islah dengan kubu Aburizal Bakrie.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyarankan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal pelaksanaan pemilu secara elektronik. JK juga menyebut Perppu Pilkada sudah pasti diterima oleh pihak legislatif.