Konflik di Papua sangat kompleks dan multidimensi. Konflik yang multidimensi itu secara langsung atau tidak berkaitan dengan tambang emas dan tembaga PT Freeport McMoran Indonesia.

Partai Demokrat mengajak koalisi menyelesaikan pembahasan ambang batas suara parlemen (Parliamentary Threshold/PT) pemilu 2014 di internal Setgab Partai Koalisi. Namun, PKS menolak ajakan ini.

PKS segera menggelar rapat Majelis Syuro untuk menentukan langkah setelah reshuffle. Meski terkesan galak dan banyak mengkritik pemerintahan SBY, diduga kuat PKS tak akan meninggalkan koalisi.

Komisi I DPR RI melihat kemampuan Kepala BIN yang baru, Marciano Norman sama baik dengan pedahulunya, Sutanto. Sebab, Marciano juga memiliki latar belakang intelijen selama bertugas sebagai TNI.

Negara mana yang mau dicaplok wilayahnya terutama oleh negara tetangganya. Oleh karenanya Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan ada tiga sabuk pengaman dalam menjaga perbatasan. Apa saja?

Menangani gerakan separatis di Papua tidak bisa diselesaikan secara gegabah. Gerakan separatis hanyalah wujud dari kekecewaan sebagian masyarakat atas pembangunan ekonomi.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pencopotan satu menteri PKS oleh Presiden SBY adalah hal yang ringan. Sehingga Majelis Syuro tak perlu memajukan rapat untuk memutuskan sikap politiknya.

Seiring perombakan kabinet yang akan diumumkan, para menteri yang tahu dirinya bakal dicopot sudah tidak menjalankan tugasnya. Menkum HAM Patrialis Akbar, misalnya, ia tidak hadir dalam rapat-rapat di DPR.

Fahri Hamzah dikabarkan ingin hengkang dari Komisi III dan pindah ke Komisi XI yang membidangi anggaran. Namun keinginan Fahri ini rupanya belum mendapatkan persetujuan dari DPP PKS.

Letjen Marciano Norman diperintahkan SBY untuk menjadi Kepala BIN menggantikan Jenderal (Purn) Sutanto. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq tidak mempermasalahkan siapa yang memimpin BIN.