Presiden PKS Anis Matta menegaskan duit Rp 8 miliar yang disetor Ilham Arief Sirajuddin, digunakan untuk pemenangan Pilgub Sulsel. Jumlah duit tersebut kata Anis wajar untuk menggerakkan tim kampanye.

Di tengah-tengah tanya jawab jaksa penuntut umum dengan Anis Matta, hakim ketua Nawawi Pomolongo tiba-tiba menyela. Nawawi mengingatkan Anis Matta untuk jujur memberi keterangan.

Eks Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke) ikut bicara soal mahar parpol dari calon kepala daerah. Foke mengaku tak pernah berurusan dengan uang mahar waktu dua kali maju Pilgub DKI.

Praktek transaksi yang disebut 'mahar Pilkada' mencuat ke permukaan. Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella menilai hal menujukkan partai hanya alat bagi calon kepala daerah.

Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak mengeluarkan uang mahar untuk partai yang mengusungnya di Pilgub DKI, PDIP. Jokowi hanya mengeluarkan alakadarnya untuk sekadar makan tim sukses.

Adanya 'mahar pilkada' yang terungkap dalam Pilgub Sulsel dari calon kepada parpol pengusung, menunjukkan politik uang dalam pilkada. KPU menegaskan tak ada ketentuan soal 'mahar' atau keharusan calon menyerahkan uang ke parpol.

Mantan cagub Sulsel Ilham Arief Sirajudin mengaku harus membayar mahar untuk mendapat dukungan PKS dan Hanura. Golkar-pun berkomentar mengenai realitas mahar di partainya.

"Haram itu, kalau ada dipecat. Kalau ada anggota yang meminta atau menerima akan diberhentikan," kata Ketua DPP PAN Tjatur Sapto Edy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2013).

"Kalau di Demokrat malah terbalik. Bukan calon Pilkada yang membayar, tapi kita yang membiayai. Bahkan kita menyumbang," ujar Ketua Harian Demokrat Syarief Hasan saat dihubungi detikcom, Kamis (19/9/2013).

Di bawah sumpah di Pengadilan Tipikor, Ilham Arif Sirajudin mengaku diminta Rp 10 miliar oleh PKS agar didukung di Pilgub Sulsel. Akhirnya, Wali Kota Makassar ini hanya membayar Rp 8 miliar. Apa kata PKS?