PSSI menyatakan akan melakukan banding atas keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memutuskan bahwa organisasi sepakbola Indonesia itu adalah badan publik nonpemerintah.

Pengadilan yang awalnya berada di aula masjid atau pendopo kerajaan, kemudian dilembagakan secara modern oleh penjajah di bawah Raja Belanda. Bagaimana dengan sekarang?

Mantan Ketua Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemerintahan Daerah versi Pemerintah Made Suwandi menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai pijakan

MA menjatuhkan vonis mati kepada pembunuh Sisca Yofie, Wawan, pekan lalu. Ada yang mendukung, tapi ada pula yang tidak setuju. Terlepas dari pro-kontra itu, MA juga telah berperan menjalankan fungsi-fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. Apa itu?

Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi menyatakan akan melakukan moratorium seleksi PNS selama 5 tahun ke depan. Tapi hal ini tidak berlaku bagi seleksi pengangkatan hakim.

Presiden Joko Widodo menggunakan jas saat mengunjungi MA dalam menghadiri pelantikan Ketua BPK. Sebelumnya, Jokowi gemar memakai kemeja putih dan baju batik, baik saat acara nonformal atau melantik acara kenegaraan di Istana.

Sri Edi Swasono mengatakan keberadaan OJK tidaklah efektif karena tumpang kewenanganengannya lebih tinggi dari BI. Menurutnya, kehadiran OJK mengambil lingkup 3 kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Sebagai akibat macetnya komunikasi politik maka patut diduga JKW-JK harus mengatasi persoalan tersebut dengan biaya politik yang sangat mahal. Kembali nasib rakyat Indonesia yang dipertaruhkan. Jika itu yang terjadi apakah para relawan masih mendukung ? Selamat bertugas, Presiden (A)Lone Ranger.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan akan menandatangani UU Pilkada lalu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) untuk membatalkan undang-undang tersebut. PAN menilai langkah SBY terlalu berlebihan.

Pakar hukum Todung Mulya Lubis mengatakan indeks negara hukum Indonesia 2013 dari skala 1-10 adalah 5,12. Indonesia dianggap belum lulus sebagai negara hukum.