KPU akan mengeluarkan aturan larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi atau koruptor maju menjadi caleg. KPK mendukung usulan tersebut.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut masyarakat punya hak menentukan pilihan dalam Pileg.

KPU mengusulkan larangan bagi eks koruptor menjadi caleg. Komisi II DPR menyebut KPU tidak bisa memberlakukan peraturan tersebut.

Pimpinan DPR meminta KPU mengkaji soal aturan larangan mantan narapidana kasus korupsi jadi caleg.

KPU tengah membahas PKPU terkait pencalegan di Pemilu 2019. KPU akan mengeluarkan aturan larangan bagi eks napi kasus korupsi atau koruptor maju menjadi caleg.

Mantan Wapres Jusuf Kalla punya pandangan tersendiri tentang caleg dari kalangan eks napi. Menurut JK, tak ada gunanya mantan napi apalagi pernah tersangkut kasus korupsi nyaleg.

"Misalnya mereka yang sekurang-kurangnya sudah divonis, divonis ya bukan diancam, yang divonis 5 tahun misalnya atau 4 tahun itu nggak usah nyaleg lagilah, secara etika itu nggak elok,"

Bekas narapidana korupsi dinilai tidak pantas mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Namun, di sisi lain hak politik (perdata) seseorang untuk dipilih tidak boleh dihapus setelah menjalani hukuman.

Wakil Ketua Panja RUU Pemilu, Gede Pasek Suardika, menyetujui usulan agar mantan narapidana kasus korupsi dilarang menjadi caleg. Sebab, saat ini korupsi sudah menjadi musuh bersama.