Keluarga Sukarno dan Hatta menilai pemberian gelar pahlawan proklamasi untuk orang tua mereka sarat nilai politis. Banyak Kejanggalan.

Tap MPRS No. 33/MPR/1967
 yang isinya menuduh Sukarno terlibat G30S/PKI tak pernah dicabut secara tegas. Apakah sampai kini negara menganggap Sukarno berkhianat?

Tak pernah ada teori hukum satu kasus dengan tersangka yang sama diusut dua lembaga penegak hukum. Rebutan kasus simulator SIM antara Polri-KPK berdampak pada ketidakpastian hukum. Tersangka lain tak tersentuh, barang bukti terancam hilang.

KPK telah memegang data kasus korupsi di Korlantas selain dugaan korupsi pengadaan simulator SIM. Nilainya triliunan.

Kalau berbeda tidak usah dibicarakan. Dan kalau berbeda dan tidak mau cocok ya perang saja. Tidak usah kumpul, berantem saja.

Seteru KPK vs Polri jilid 2 belum menemukan ujung. Presiden sudah bicara. Namun ketegangan yang dipicu penuntasan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM itu tidak tuntas. Baru insya Allah.

Sebelum ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan driving simulator SIM 2011, karier Irjen Pol Djoko Susilo cukup moncer. Namun bintangnya mendadak redup.

KPK Menggeledah korlantas, Polri melarang hasil penggeledahan dibawa pulang KPK. KPK menetapkan tersangka, Polri pun demikian. Tak mau kalah cepat Polri mendadak menahan tersangka.

Sejumlah polisi dituding ikut kecipratan uang hasil korupsi proyek Simulator SIM. Jumlahnya bervariasi, dari jutaan hingga miliaran, tergantung jabatan dan pangkat.

Irjen Pol Djoko Susilo dan Brigjen Pol Didik Purnomo terjerat kasus penyimpangan proyek alat simulasi mengemudi sim. Sang jenderal diduga menikmati uang miliaran.