Sidang paripurna DPR-RI akhirnya menyetujui usul pengajuan hak angket haji. Misi utamanya adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan ibadah haji oleh pemerintah selama ini.

Usulan hak angket untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 2008 ditolak tiga fraksi di DPR. Ketiga fraksi tersebut FPD, FPDS dan FPPP.

Dana hasil surplus atau keuntungan dari penjualan harga premium atau solar akan langsung masuk ke APBN untuk stabilisator jika harga minyak dunia mengalami lonjakan.

Mantan Direktur Pertamina Ari H Soemarno menyatakan Pertamina sudah lama menidentifikasi wilayah migas yang kontraknya akan berakhir. Seharusnya Pertamina dapat hak khusus.

Pansus BBM menilai pemerintah masih untung sebesar Rp 600/liter dari penjualan premium bersubsidi. Harga keekonomian premium saat ini seharusnya hanya Rp 3.900/liter.

DPR akan membahas hak angket haji di Bamus DPR, Rabu 21 Januari 2009. Pembahasan akan fokus pada 2 hal yakni pemondokan dan transportasi haji.

Sebanyak 121 anggota dewan usul agar DPR mengajukan hak angket kepada pemerintah terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2008. Sebagai penyelenggara, Menteri Agama Maftuh Basyuni justru malah cuek dengan adanya usulan tersebut.

Pelayanan haji yang buruk memunculkan dugaan adanya gratifikasi pada penyelenggaraan haji. DPR menggodok langkah untuk mengajukan hak angket untuk pelaksanaan haji tahun ini.

Setelah mendapatkan berbagai SMS komplain buruknya pelayanan haji dari para jamaah Menteri Agama (Menag) Maftuh Basyuni langsung turun ke lapangan untuk membuktikannya sendiri.

Fraksi Partai Demokrat mengusulkan untuk membubarkan panitia angket kenaikan BBM menyusul diturunkannya BBM sebanyak dua kali pada Desember 2008. Namun usulan itu ditolak Ketua Panitia Hak Angket Zulkifli Hasan.