Selain Perppu Pilkada, DPR juga akan segera mengesahkan pembagian mitra kerja komisi-komisi dengan kementerian. Sejumlah kementerian akan bermitra dengan dua komisi DPR.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada disahkan sore ini oleh komisi II dan langsung diparipurnakan pada Selasa (20/1) besok. ‎Namun Perpu itu diusulkan mayoritas fraksi agar langsung direvisi setelah disahkan dalam paripurna menjadi UU.

Setelah dibahas sekali oleh DPR pada Jumat (17/1) lalu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Pilkada yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudh‎oyono langsung disahkan sore ini di tingkat komisi. Perpu akan diparipurnakan Selasa (20/1) besok.

Fraksi-fraksi di Komisi II mengakui bahwa Perppu Pilkada masih memiliki kekurangan. Namun, melihat urgensinya, maka Perppu Pilkada akan dibawa ke sidang paripurna pada Selasa (20/1) mendatang untuk diterima atau ditolak.

Fraksi Gerindra memiliki pandangan yang sama dengan 9 fraksi lainnya di DPR yaitu sepakat untuk membahas Perppu Pilkada di masa persidangan saat ini. Namun, Gerindra tetap menyampaikan beberapa catatannya terkait Perppu Pilkada.

DPR berencana membaw‎a pengambilan keputusan Perpu Pilkada sehari sebelum penutupan masa sidang. Namun Fraksi PKB di DPR berpendapat seharusnya DPR menyegerakan pengesahan Perpu itu menjadi Undang-undang.

Perppu Pilkada yang diterbitkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2014 silam mulai dibahas di DPR. Mayoritas fraksi pun setuju agar Perppu dibahas di masa persidangan kali ini yang berakhir pada 18 Februari 2015 mendatang.

Fraksi Partai Golkar menilai banyak masalah di dalam Perppu Pilkada. Meski begitu, Golkar tetap siap membahas Perppu terbitan SBY itu di masa persidangan kali ini.

Pemerintah berharap pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 2014 tentang Pilkada bisa dipercepat oleh DPR. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly menyebut Perppu ini penting sebagai prinsip penegakan demokrasi rakyat.

Komisi II menggelar rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas Perppu Pilkada hingga malam hari. Raker dihadiri oleh Menkum HAM Yasonna Laoly dan Mendagri Tjahjo Kumolo.