Presiden Joko Widodo mengisyaratkan membatalkan pelantikan Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai Kapolri. Meski pernyataan resmi ini rencananya baru diumumkan pada pekan depan.

Hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum menentukan apakah akan melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Meski begitu, menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, Komjen Budi Gunawan sudah Kapolri. 

Apa gerangan yang mendasari pemanggilan kedua orang itu di tengah berkecamuknya isu kriminalisasi KPK? Yang jadi tanda tanya besar, adakah kesepakatan besar antara Hasto dan Komisi III DPR di tengah kemelut KPK-Polri?

Din mengatakan, situasi yang dihadapi Presiden memang membuat dilema. Pasalnya, di satu sisi secara politik pencalonan BG telah disetujui oleh DPR, namun di sisi lain BG menghadapi masalah hukum yang harus diselesaikan.

Komjen Budi Gunawan (BG) sudah ditetapkan menjadi tersangka korupsi. Tentu sudah tak layak bila BG menjadi Kapolri. Ada baiknya, Presiden Jokowi segera bertindak. Jangan sampai konflik KPK dan Polri terus berlanjut.

Presiden Jokowi pada Kamis pekan lalu mengundang Komisi Kepolisian Nasional ke Istana Negara. Kompolnas juga menyodorkan daftar perwira tinggi Polri yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai calon Kapolri.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan bahwa tidak ada ketentuan yang mewajibkan Presiden harus melantik calon Kepala Kepolisian RI dalam waktu 20 hari setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Partai Golongan Karya pimpinan Aburizal Bakrie (Ical) dalam Munas di Bali akhir tahun lalu memilih sikap sebagai penyeimbang bagi pemerintah. Sikap itu kini berubah, khususnya terkait nama calon Kapolri. 

DPR telah menyetujui nama Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian RI. Namun karena terganjal status tersangka, Presiden Jokowi hingga kini belum melantik Komjen Budi Gunawan.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, menurut Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI, maka Presiden memiliki waktu 20 hari sejak surat diajukan ke DPR.