Salah satu rekomendasi Rakernas PAN yang berakhir hari ini adalah mengajak partai politik lain menghentikan kegaduhan yang tak berhubungan dengan rakyat. Ketua umum PAN Zulkifli Hasan menilai akibat kegaduhan itu pamor parpol turun di mata rakyat.

Bareskrim Mabes Polri akan melakukan penyelidikan terhadap sejumlah PNS DKI terkait pengadaan UPS dalam APBD 2014.

Kisruh antara DPRD DKI dan Ahok berujung pelemahan kinerja anggota dewan dengan molornya pembahasan raperda. Ahok mengusulkan sebuah solusi.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, mendapat dana hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 67,4 Milyar untuk menjalankan program pengendalian banjir Jakarta.

Anggota Komisi E DPRD DKI dari Fraksi Partai Demokrat, Ahmad Nawawi, mengaku kenal dengan Alex Usman. Namun demikian, Nawawi menyatakan tak pernah membahas anggaran UPS.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 26 Februari 2015 mengungkapkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan soal adanya 'dana siluman' sejak 2013 dalam APBD. Di dalamnya ada pengadaan UPS yang mencurigakan.

Untuk kerja legislasi, ada 17 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang harus selesai diparipurnakan oleh DPRD DKI dalam tahun ini. Hanya satu saja yang sudah selesai, yakni Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2014.

Kasus dugaan korupsi UPS terus bergulir dengan menyeret nama-nama baru dari kalangan anggota DPRD DKI. Saling tuding antar politikus Kebon Sirih itu pun tak terelakkan.

Kemarin, ada rapat mendadak antara Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana dengan para Pimpinan DPRD DKI, termasuk Sekretaris Komisi E Fahmi Zulfikar. Namun ketika Fahmi Keluar, entah kenapa dia menjawab dengan 'nada tinggi'‎ saat ditanya awak media.

Di tengah pengusutan kasus korupsi UPS, sejumlah anggota DPRD DKI berkumpul bersama Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana. Mungkinkah ini sinyal-sinyal ketakutan dari para anggota dewan saat kasus ini kian terang?