Prof Dr Hikmahanto Juwana mengundurkan diri dari bursa Rektor UI. Padahal Prof Hik, demikian dia biasa dipanggil, lolos syarat administratif. Ada apa?

DPR diharapkan memberi ruang dan melibatkan DPD.

LPSK menilai langkah Ibas melaporkan Yulianis ke Mapolda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik sebagai pelanggaran undang-undang. Namun hal itu ditolak pihak Ibas. Menurut kuasa hukum Ibas, Maqdir Ismail, Yulianis masih bisa dipidanakan.

Lily Wahid tak terima dipecat dari DPR. Dia pun akan mengupayakan pembatalan dengan mengajukan judicial review atau uji materi terhadap UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Revisi UU Pilpres hingga kini belum tuntas. Perbedaan kepentingan masing-masing parpol di DPR membuat revisi UU Pilpres menggantung.

MK memutuskan warga yang ingin berpartisipasi dalam Pemilukada bisa menggunakan KTP dan Kartu Keluarga (KK). Keputusan MK itu dinilai sebagai peringatan bagi KPU dalam menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) agar lebih tertib.

MK memberikan kemudahan bagi warga Indonesia yang memiliki hak suara dalam Pemilukada. Kini warga yang ingin partisipasi dalam pemilukada cukup menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK).

Tim Advokasi Penyelamatan Keuangan Negara meminta Badan Anggaran (Banggar) DPR dibubarkan. Guna mewujudkan keinginannya, mereka mengajukan gugatan ke MK.

Agus menceritakan, fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) tahun 2008 juga dilakukan dengan siap. Namun, Ia mengaku ada kelemahan. Berbeda dengan saat ini, Ia mengaku siap.

Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya memilih guru besar Universitas Diponegoro, Arief Hidayat, sebagai hakim Mahkamah Konstitusi periode 2013-2018 menggantikan Mahfud MD. Arief yang juga Ketua Pusat Studi Hukum Demokrasi dan Konstitusi Fakultas Hukum Undip memperoleh 42 suara dalam sidang pemilihan yang dihadiri 48 orang dari total 54 anggota komisi hukum.