Sengketa film Soekarno 'Indonesia Merdeka' antara Rachmawati Soekarnoputri melawan PT Multivision Plus memasuki babak baru. MA menyatakan tokoh Soekarno bukanlah ciptaan orang.

Bukannya mendapat keringanan, WN Afrika Selatan, Kathlyn Dunn malah dijatuhi pidana seumur hidup. Padahal sebelumnya ia dijatuhi pidana penjara 20 tahun. Tidak terima, Dunn kini mengajukan PK.

PN Jakarta Pusat memutuskan gugatan Golkar kubu Laksono tidak dapat diterima dan penyelesaian sengketa Golkar dikembalikan ke Mahkamah Partai. JK menilai ini langkah yang baik agar kedua kubu berdamai.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan gugatan pengurus Golkar kubu Agung Laksono tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO). Majelis Hakim berpendangan dualisme kepengurusan Golkar harus lebih dulu diselesaikan di Mahkamah Partai.

‎Eks Kadishub DKI Jakarta Udar Pristono masih membantah tentang dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang disematkan padanya. Pristono mengaku aset yang dimilikinya merupakan milik pribadi dan warisan.

Waketum Golkar versi Munas Ancol, Priyo Budi Santoso berharap Mahkamah Partai Golkar segera bekerja menengahi dualisme kepengurusan partai. Bagi Priyo putusan PN Jakpus harus ditindaklanjuti dengan proses islah di internal.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) membuat putusan tidak menerima gugatan Agung Laksono cs terhadap Aburizal Bakrie (Ical). Kubu Agung mengingatkan agar kubu Ical tak membuat pernyataan menyesatkan soal putusan itu.

Tersangka kasus dugaan mark up proyek pengadaan bus TransJakarta, Udar Pristono, ‎mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan praperadilan. Udar masih berupaya penahanannya oleh jaksa Kejagung tidak sesuai prosedur.

Kegaduhan di Partai Golkar masih berlanjut meski Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) tidak menerima gugatan dari kubu Agung Laksono cs. Lalu apakah dualisme kepemimpinan ini akan melemahkan partai berlambang beringin itu di masa-masa menjelang Pilkada 2015.

Kubu Aburizal Bakrie mengingatkan agar kubu Agung Laksono legowo selepas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) tidak menerima gugatan Tim Penyelamat Partai Golkar (TPPG). Namun, kubu Agung malah mempertanyakan apa maksud dari legowo itu.