DPR ‎akhirnya mengesahkan Perppu Pilkada menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna siang tadi. Tak berhenti di situ, DPR juga sepakat untuk segera merevisi UU Pilkada tersebut. Mantan ketua MK Jimly Asshiddiqie menilai hal tersebut lucu.

Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mendengar isu pemerintahan saat ini menyingkirkan 'orang-orang SBY'. PDIP menduga ada pihak yang sengaja menghembuskan isu itu untuk membuat hubungan SBY dan Jokowi renggang.

Setelah menyetujui Perppu Pilkada menjadi Undang-undang, 9 fraksi di DPR akan segera merevisi UU baru itu karena banyak kekurangan di dalamnya. Fraksi Partai Demokrat (PD) mewanti-wanti agar revisi tak dilakukan terhadap hal yang bersifat substansi.

Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan Pilkada serentak di 204 daerah bakal tetap dilaksanakan tahun ini. Dia pun mengisyaratkan agar parpol yang masih berkonflik harus bisa menyelesaikan persoalan internalnya sebelum pendaftaran calon kepala daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 1 tahun 2014 tentang Pilkada dan Perppu nomor 2 tahun 2014 tentang Pemda menjadi Undang-undang.

Perppu Pilkada telah disahkan DPR menjadi Undang-undang. UU Pilkada itu bakal direvisi oleh DPR. Ketua DPR memerintahkan agar revisi itu dilakukan dengan cepat.

Setelah melalui pro kontra dan menjadi isu yang berlangsung cukup lama, Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Pilkada akhirnya disahkan menjadi Undang-undang.

Perppu‎ Pilkada akan segera disahkan menjadi Undang-undang. Namun DPR akan segera merevisinya. Melihat sikap DPR tersebut, Partai Demokrat tak masalah lantaran Perppu tersebut memang perlu disempurnakan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) akan disahkan dalam rapat paripurna DPR siang ini menjadi Undang-undang.‎

DPR hari ini menggelar paripurna terkait penetapan Perppu Pilkada Perppu Pemda. Sebanyak 321 anggota dewan hadir dalam agenda paripurna hari ini.