Kejagung belum menerima kuasa dari Dephan atas gugatan perdata terkait kepemilikan Plaza Mutiara, Tan Kian. Kejagung tak mengutip biaya apapun kepada lembaga negara yang meminta Kejaksaan sebagai pengacara negara.

Vonis gugatan perdata Panglima Komando Laskar Islam Munarman terhadap Koran Tempo ditunda. Majelis hakim belum selesai meneliti dokumen-dokumen yang menjadi bukti di persidangan. Vonis baru bisa dibacakan Rabu (15/7/2009) pekan depan.

Warga perumahan Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad) Tanah Kusir, Jakarta Selatan, rencananya akan mengajukan kembali gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait pengosongan paksa rumah mereka. Namun PN Jaksel beranggapan pengajuan lebih tepat ke PN Jakarta Pusat.

Gugatan praperadilan warga Kompleks Kostrad Tanah Kusir Jakarta tak hanya menyoal Pangkostrad Letjen George Toisuta. Panglima TNI, Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan juga turut digugat.

Sedikitnya 73 penyandang cacat digugat secara perdata oleh Yayasan Harapan Kita lantaran dinilai tidak berhak menempati gedung yayasan. Mereka juga digugat membayar uang paksa Rp 1 juta apabila tidak melaksanakan putusan.

Gugatan perdata senilai Rp 1 triliun yang dilayangkan koalisi 24 partai politik asal Nias Selatan batal didaftarkan di PN Medan. Penggugat tidak membawa uang cukup untuk membayar biaya pendaftaran perkara Rp 912 ribu.

Manohara Odelia Pinot beserta keluarganya sepakat menunjuk pengacara asal Malaysia. Langkah ini diambil untuk menunjukan kalau mereka serius memproses Tengku Fakhry, suami Manohara lewat jalur hukum.

Kejagung) ulai menyusun gugatan terhadap ahli waris terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan mobil damkar Provinsi Jabar, almarhum Yusuf Setiawan. Yusuf meninggal saat kasusnya disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Perusahaan penerbangan Lion Air digugat perdata pilotnya Muhammad Nasrun Nasir. Lion Air dinilai melakukan perbuatan melawan hukum karena tak menggaji Nasrun setelah pilot itu menolak menerbangkan pesawat.

Gugatan perdata RS Omni Medical Center Pulomas terhadap pasien meninggal, Abdullah Anggawie, ditolak majelis hakim PN Jakpus. RS itu dinilai tidak memberikan informasi medik yang benar kepada pasien.