RUU Rahasia Negara yang akan dibahas DPR dinilai mengancam kebebasan warga dalam mengakses informasi publik. Pembahasan RUU tersebut diminta tidak dilanjutkan.

BPK menemukan penyalahgunaan visa on arrival di Bandara Ngurah Rai Bali. Depkum HAM telah mengantongi oknum-oknum yang terlibat.

Rencana BPKP untuk mengaudit KPK ternyata baru diungkapkan saat jumpa pers. Saat pertemuan antara Kepala BPKP dan pimpinan KPK yang digelar sebelumnya, hanya masalah kepegawaian yang dibicarakan.

Upaya audit operasional KPK oleh BPKP dinilai bentuk pengerdilan KPK. BPKP diminta fokus dan jangan mengerdilkan KPK di saat KPK banyak masalah.

Keinginan kuat BPKP untuk mengaudit KPK masih sebatas wacana. Hingga saat ini belum ada surat resmi tentang rencana audit.

Belum ada jadwal pertemuan Presiden SBY dengan Kepala BPKP Didi Widayadi terkait perintah audit terhadap KPK. Padahal masalah itu telah dipolitir melemahkan citra SBY dalam isu anti korupsi.

Sebagai Mitra KPK, Komisi III DPR menilai BPKP lancang ingin mengaudit anggaran KPK. BPKP pun diimbau jangan terpancing dinamika politik.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berencana untuk mengaudit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie, BPKP seharusnya hanya berfungsi sebagai pre audit pada lembaga negara.

Kerja sama antara BPKP dan KPK sudah terjalin sejak lama. Kedua lembaga ini juga telah menandatangani memorandum of understanding (MoU). Namun di dalam MoU tersebut tidak tercantum keharusan BPKP mengaudit KPK.

Inisiatif tinggi yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kritik tajam. BPKP dinilai tidak memiliki wewenang untuk mengaudit KPK.