Selain sempat menjadi tempat latihan sepakbola tim Gasibu, lapangan yang kini menjadi sengketa antara ahli waris Patinggi dan Pemprov Jabar pernah menjadi perkampungan pemulung.

Lapangan Gasibu yang kini menjadi objek sengketa antara ahli waris Patinggi dan Pemprov Jabar, ternyata pada saat jaman Belanda lapangan itu bernama Wilhelmina Plein. Nama ini diambil dari ratu Belanda.

Gugatan 42 ahli waris almarhum Patinggi terhadap Pemprov Jabar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, seharusnya menunggu putusan dari Mahkamah Agung mengenai kasus yang sama.

Sidang gugatan perdata terhadap Pemprov Jabar batal digelar hari ini. Para tergugat lainnya yakni Danlanal, Bank Mandiri, PT Taspen dan Suryatin Abdulrahman Habibie tidak hadir. Hanya satu tergugat yang hadir yaitu Auw Sia Tjeuw.

Kabag Hukum dan HAM Setda Pemprov Jabar Ruddy Gandakusuma menilai gugatan 42 ahli waris Patinggi yang mengklaim memiliki hak atas Lapangan Gasibu mengada-ada.

Siapa yang tak mengenal lapangan Gasibu? Siapa sangka, kepemilikannya kini dipersoalkan. Pemprov Jabar digugat 42 orang yang mengaku ahli waris pemilik lahan tersebut.

Sengketa hukum kasus tanah di Medan berujung pada ‘penyanderaan’ hakim di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (18/11/2008). Namun tak berlangsung lama, karena polisi segera mengamankan situasi.

Sengketa lahan antara warga dan TNI AL masih terjadi di Alastlogo, Pasuruan, Jawa Timur. Komnas HAM pun berencana menjadi mediator untuk menyelesaikan masalah ini. Namun TNI AL menyangsikan netralitas Komnas HAM dalam melihat masalah ini.

Tanah milik TNI di Desa Alastlogo, Jawa Timur, telah menjadi sengketa antara TNI AL dan warga sejak tahun 60-an. Usai konflik tersebut, diharapkan tidak ada lagi sengketa lahan antara TNI dan warga.

Kasus sengketa lahan antara PT Perkebunan  Nusantara (PTPN) dengan warga kembali terjadi. PTPN IV Kebun Adolina, Sumatera Utara, digugat dengan tudingan telah menguasai 200 hektar tanah warga.