‎Perppu Pilkada telah disahkan menjadi UU oleh DPR, namun‎ Komisi II telah bersepakat untuk segera merevisinya kembali. Menanggapi hal itu ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan persiapan pilkada serentak tak terganggu dengan proses revisi UU di DPR.

Presiden Joko Widodo mengumpulkan para Bupati dari seluruh Sumatera di Istana Bogor. Dalam sambutannya, Jokowi berjanji akan melakukan pertemuan rutin dengan para bupati dan wali kota seluruh Indonesia.

Suasana gembira menyeruak saat Mendagri Tjahjo Kumolo ‎memberi kata sambutan pertemuan dengan 101 Bupati wilayah Sumatera. Pengumuman yang disampaikan adalah soal Perppu Pilkada Langsung diterima oleh DPR.

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut revisi UU Pilkada, dimungkinkan asal tidak mengubah sistem pilkada langsung. Ketua komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman memastikan revisi hanya pada hal-hal teknis, bukan sistem pilkadanya.

‎Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumpulkan menterinya di Kabinet Indonesia Bersatu II di Cikeas, Jawa Barat. Pertemuan tertutup yang berlangsung 5 jam itu membahas sejumlah hal. Apa saja yang dibicarakan?

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumpulkan mantan menteri Kabinet Indonesia (KIB) Jilid II di Cikeas, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu SBY meminta masukan terkait perkembangan isu politik terkini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung mengklarifikasi isu pembersihan orang-orang SBY di pemerintahan tidaklah benar. Tapi mungkinkah ada asap kalau tak ada api?

Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengaku tak mempermasalahkan rencana sejumlah anggota DPR yang akan merevisi Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah langsung.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku sudah mendengar rencana sejumlah fraksi di DPR untuk merevisi UU tentang Pilkada langsung yang baru disahkan pada Selasa (20/1/2015) kemarin.

Ketum Demokrat SBY menyambut baik keputusan DPR mengesahkan Perppu Pilkada Langsung menjadi UU. Pengesahan Perppu bagi SBY menunjukkan respons positif anggota dewan terhadap sistem demokrasi.