Hingga pukul 11.50 WIB, KPU bersama JK-Wiranto dan Mega-Prabowo bersama tim sukses masing-masing masih melakukan pertemuan. Hasil sementara pertemuan kedua pihak sepakat untuk melakukan pemutakhiran DPT.

Capres Jusuf Kalla (JK) terlihat terang-terangan menyerang kandidat capres lainnya terutama capres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal ini membuat blunder bagi JK karena apa yang disampaikan tidak substansi dan tidak sesusai materi debat capres

Kampanye akbar Mega-Prabowo digelar di Gelora Bung Karno. Massa yang diperkirakan ratusan ribu, ternyata hanya mencapai puluhan ribu saja.

Di tengah polemik kewenangan KPK yang menyudutkan Presiden SBY, belum ada rencana pertemuan untuk klarifikasi. Namun tidak adanya pertemuan antara pimpinan KPK dengan Kepala Negara, di satu sisi justru langkah paling tepat.

Pernyataan Presiden SBY tentang pentingnya akuntabilitas pelaksaan wewenang, tidak secara khusus tertuju pada KPK. Melainkan juga kepada seluruh lembaga tinggi negara, para capres dan termasuk presiden sebagai bahan intropeksi.

Kampanye hitam dan isu-isu delegitimasi digencarkan pihak kompetitor SBY dinilai tidak akan menyurutkan elektabilitas SBY-Boediono hingga ke titik rawan. Serangan yang menjurus ke fitnah itu justru memperkuat kembali eletabilitas SBY.

Berbagai isu negatif menerpa SBY-Boediono di dua pekan pertama kampanye Pilpres 2009. Meski masih bisa ditangani, tapi tim pemenangan menyiapkan jurus antisipasi lebih baik.

Sepanjang safari kampanyenya tahap pertama, SBY kerap kali melontarkan sindirian terhadap kontestan lain. Namun demikian sindiran yang dimaksudkan menanggapi serangan serta memberikan klarifikasi tersebut menggunakan bahasa yang santun.

Kampanye capres JK yang mengklaim andil besar dirinya dalam keberhasilan pembangunan, bisa berdampak kontra produktif. Seharusnya JK belajar dari Prabowo Subianto untuk urusan materi iklan pencitraan yang sukses.

Aturan mengenai boleh tidaknya komisaris BUMN masuk dalam tim kampanye pasangan calon capres-cawapres dinilai masih sumir. Ketimbang memeperdebatkan legalitasnya, lebih baik pengawasan aliran dana BUMN yang harus diperhatikan.