Ketua umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie hari ini mengumpulkan seluruh pimpinan DPD tingkat I di seluruh Indonesia, termasuk gubernur, bupati dan wali kota asal Golkar. Pertemuan ini untuk membahas UU Pilkada yang‎ direvisi oleh DPR.

Serangan yang dialami pimpinan KPK Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja memunculkan desakan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu imunitas.

Pakar hukum tata negara yang juga mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana pun mengusulkan agar Presiden menerbitkan Perppu yang memberi hak imunitas bagi pimpinan KPK. Partai Gerindra mendukung usulan Denny tersebut.

Partai Gerindra mendukung usulan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yakni membuat Perppu Imunitas Pimpinan KPK. Menurut Ketua DPP Gerindra Habiburokhman, Perppu itu bisa menjadi solusi yang cepat dan tepat.

Pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengatakan ada beberapa alternatif terkait penyelesaian kasus Bambang Widjojanto. Menurutnya, saat ini bukan hanya BW, namun KPK sedang dikriminalisasikan lewat pimpinan lainnya.

Perppu Pilkada telah disetujui untuk menjadi undang-undang oleh DPR. Dengan demikian pemilihan kepala daerah kembali dilakukan secara langsung dan KPU harus siap menggelar Pilkada serentak.

Zulkifli Hasan akan bertanding dengan Ketum PAN Hatta Rajasa dalam kongres. Dia pun menyampaikan pandangan dia mengenai posisi politik PAN saat ini yang berada di Koalisi Merah Putih (KMP).

Komisi II DPR menggelar rapat dengan KPU dan Bawaslu terkait rencana DPR merevisi UU Pilkada yang baru disahkan. Rapat itu menyepakati agar KPU mempersingkat tahapan Pilkada 2015.

Perppu Pilkada Langsung telah disahkan menjadi UU oleh DPR RI. Presiden Joko Widodo mengatakan keputusan itu disambut baik oleh para bupati yang mengikuti rapat kerja dengannya di Istana Bogor, Jawa Barat.

‎Perppu Pilkada telah disahkan menjadi UU oleh DPR, namun‎ Komisi II telah bersepakat untuk segera merevisinya kembali. Menanggapi hal itu ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan persiapan pilkada serentak tak terganggu dengan proses revisi UU di DPR.