Pembentukan tim  Persatuan Sepakbola (PS) Bhayangkara Polri menuai kritik. Seharusnya Polri lebih fokus pada fungsi pelayanan dan perlindungan masyarakat.

Penyelidikan kasus kerusuhan di Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng), oleh polisi belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Karenanya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak pemerintah membentuk Tim Independen.

Kompolnas meminta 3 lembaga, KPK, Komnas HAM dan PPATK untuk memverifikasi nama-nama kandidat Kapolri. PPATK mengaku telah menerima surat permintaan tersebut.

Kompolnas sudah mengirim permintaan verifikasi calon Kapolri baru kepada KPK. Terhadap permintaan itu KPK berjanji siap memenuhi dan melakukan verifikasi sesuai kapabilatas mereka.

Komnas HAM tengah menelusuri rekam jejak calon Kapolri. Langkah ini dilakukan menyusul permintaan dari Kompolnas. Nama-nama, itu akan segera diajukan ke Presiden.

Kompolnas tengah menyeleksi ketat nama calon Kapolri. Untuk itu verifikasi dilakukan ke sejumlah lembaga untuk benar-benar mendapat calon berintegritas.

Proses penjaringan nama calon Kapolri terus bergulir. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) segera menyerahkan nama-nama calon Kapolri ke Presiden.

Kompolnas menyambut positif pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan memperkuat peran lembaga tersebut. Kompolnas berharap memiliki kewenangan menyelidiki dan menindak seperti Komisi Yudisial (KY).

Presiden SBY akan memmperkuat peran Kompolnas. Cara paling tepat untuk memperkuat Kompolnas yakni memberi kewenangan pengusutan kasus di lingkungan internal Polri.

Sudah bukan rahasia lagi, Komisi Kepolisian (Kompolnas) dan Komisi Kejaksaan bak macan ompong. Pemerintah bermaksud memperkuat peran mereka dalam menjalankan tugasnya.