Panggilan DPRD Bekasi terkait TPST Bantargebang ditolak mentah-mentah Ahok. Kedua pihak gencar melancarkan ancaman. Panas! Berikut kisahnya:

Pemprov DKI Jakarta dinilai telah melanggar perjanjian kontrak yang telah berlaku sejak tahun 2010 hingga tahun 2023. Berikut bunyi perjanjian tersebut.

Gubernuk DKI Jakarta menanggapi tudingan anggota DPRD Bekasi mengenai adanya pelanggaran truk sampah milik Pemprov DKI Jakarta pada Jumat (23/10). Ahok bahkan meminta untuk menangkap truk sampah yang beroperasi pada siang hari.

Gubernur DKI Jakarta enggan memenuhi panggilan dari Anggota DPRD Bekasi mengenai pelanggaran truk sampah yang diduga dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ahok justru curiga isu yang beredar ini merupakan dampak pemutusan kontrak PT Godang Jaya Bekasi selaku pengelola sampah tidak akan diperpajang oleh Pempro DKI Jakarta.

Ahok mengatakan akan menyelidiki masalah di TPST Bantargebang yang disebut Dinas Kebersihan DKI terkait dengan adanya pelanggaran rute truk sampah.

Komisi A DPRD Kota Bekasi berencana memanggil Ahok terkait adanya sejumlah pelanggaran perjanjian kerjasama pengelolaan TPST Bantargebang. Akankah dia datang?

Perseteruan antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi terkait tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Bantargebang memasuki babak baru

Dirut TransJ Kosasih akan memberi sanksi operator bus yang mengoperasikan bus tidak laik. Kadishub DKI Andri Yansyah menyebut seharusnya kinerja juga dibenahi.

Kepala Dinas Kebersihan DKI Isnawa Adji mengakui memang ada beberapa sopir truk sampah yang melanggar perjanjian mereka.

Dewan mengaku pemanggilan itu tidak ada sangkut pautnya dengan mencari sensasi menjelang pilkada.