DPD telah mengusulkan 10 poin pokok amandemen kelima Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun Fraksi PKB di MPR tak sepenuhnya setuju dengan usulan DPD itu.

Wacana pemberian hak imunitas bagi pimpinan KPK muncul setelah Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Politikus PDIP, Ganjar Pranowo setuju dengan wacana tersebut agar tidak ada istilah saling serang.

"Perppu Imunitas ini tidak datang dari langit. Di Indonesia, anggota DPR yang menolak wacana Perppu Imunitas ini sebenarnya punya hak imunitas," kata Denny Indrayana.

3 Pimpinan KPK, Bambang Widjojanto, Adnan Pandu dan Zulkarnaen dilaporkan ke polisi di tengah penetapan tersangka calon tunggal Kapolri Komjen Budi Gunawan. Prof Denny Indrayana melihat hal itu sebagai upaya kriminalisasi KPK.

Penetapan tersangka wakil ketua KPK Bambang Widjojanto dan laporan terhadap pimpinan KPK lain, menunjukkan upaya pelemahan perlahan terhadap KPK. Anggota DPR RI asal PPP Dimyati Natakusumah mengingatkan jangan sampai ada kriminalisasi pada lembaga negara.

Komnas HAM mendukung usulan agar Presiden membuat Perppu Imunitas Pimpinan KPK. Hal ini menyusul adanya penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) yang dinilai bisa melemahkan dan mengganggu kerja komisi tersebut.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa saat ini partainya belum memutuskan terkait perlu atau tidaknya Perppu Immunitas Pimpinan KPK.

"Kondisi penegakan KPK darurat. Perppu boleh dilakukan," ujar Ganjar kepada wartawan usai mengikuti diskusi publik bersama LSI di kantornya, Jl Terusan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (25/1/2015).

‎Ketum Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie mengumpulkan pengurus Golkar seluruh Indonesia termasuk kepala daerah. Ical dalam paparannya menjelaskan materi-materi yang harus direvisi, apa saja?

Advokat senior, Kamal Firdaus meminta Bambang Widjojanto agar tidak mundur dari Komisioner KPK. Sebab bila dia mundur target berbagai pihak yang ingin melumpuhkan KPK berhasil.