Ahmad Rifai, pengacara muda ini pernah menangani kasus Bibit-Chandra. Kini ia menjadi kuasa hukum tersangka kasus surat palsu MK, Zaenal Arifin Hoesein. Rifai menyebut dua kasus yang ditanganinya ini mempunyai kesamaan.

Mabes Polri terus menyelidiki kasus pemalsuan surat MK. Sekjen MK Janedjri M Gaffar dan Kepala Biro Administrasi Penanganan Perkara MK Triyono Edy Budhiarto pun dimintai keterangan terkait kasus itu.

Tersangka kasus surat palsu MK Zainal Arifin Hoesein merasa diperlakukan tidak adil oleh Polri. Ia berencana mengadu ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar kasusnya mendapat perhatian.

Tersangka kasus surat palsu MK Zainal Arifin Hoesein meminta Polri untuk melakukan gelar perkara bersama terkait kasusnya. Namun, Polri masih masih menunggu persetujuan dari Kompolnas.

Dalam pengaduannya, Zainal Arifin Hoesein dan pengacaranya meminta agar Satgas Pemberantasan Mafia Hukum ikut serta dalam gelar perkara surat palsu MK. Satgas pun menyanggupinya.

Tersangka kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK), Zainal Arifin Hoesein mengadukan kasus yang membelitnya ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH). Bagaimana reaksi Kapolri jenderal Timur Pradopo?

Tersangka kasus pemalsuan surat MK, Zainal Arifin Hoesein mengadukan kasus yang membelitnya ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH). Pengaduan ini bukan karena dia tidak percaya pada polisi.

Tersangka kasus pemalsuan surat MK, Zainal Arifin Hoesein berencana mengadukan kasusnya ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Zainal akan diterima Satgas pagi ini pukul 10.00 WIB.

Tersangka kasus surat palsu MK Zainal Arifin Hoesein akan menemui Satgas Mafia Pemberantasan Mafia Hukum, Selasa (6/9). Zainal akan menyampaikan bukti-bukti penyimpangan penanganan kasus oleh Bareskrim Polri yang menjerat dirinya.

Kontras mendesak Komnas HAM agar lebih proaktif mengusut kasus pelanggaran HAM di Morowali. Kontras melihat polisi telah lalai sehingga menyebabkan jatuhnya korban.