detikNews

ICW Gugat Parpol yang Tak Mau Umumkan Laporan Keuangan

Habis sudah kesabaran ICW. Dua kali upaya mereka untuk meminta laporan keuangan pada 9 partai politik tak digubris. Gugatan sengketa informasi pun dilayangkan.

Kamis, 22 Sep 2011 15:27 WIB

detikNews

Ngambek Diperiksa KPK, Badan Anggaran DPR Dinilai Arogan

Banggar DPR menolak membahas RAPBN 2012. Banggar ngambek karena pemanggilan KPK terhadap pimpinan Banggar yang menanyakan soal mekanisme rapat. Karena sikap itu, Banggar dinilai arogan.

Kamis, 22 Sep 2011 12:52 WIB

detikNews

Vonis Rosa dan El Idris Disorot, Koruptor Tak Pantas Dipidana Ringan

Vonis bagi pelaku kejahatan korupsi harus seberat-beratnya. Korupsi adalah kejahatan luar biasa di mana vonis yang diberikan harus memberikan efek jera.

Kamis, 22 Sep 2011 11:25 WIB

detikNews

Sesuatu Banget Yah (SBY) di Bulan Oktober

Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Oktober. Bulan yang secara kultural dijadikan masyarakat sebagai ajang evaluasi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab dipanggil SBY.

Rabu, 21 Sep 2011 07:29 WIB

detikNews

Kehadiran KPK di Rapat Banggar Reduksi Pertanggungjawaban DPR

Rencana untuk menghadirkan KPK dan BPK dalam rapat Badan Anggaran DPR, yang kini sedang disorot karena praktik dugaan mafia, justru dinilai mereduksi pertanggungjawaban parlemen.

Senin, 19 Sep 2011 02:45 WIB

detikNews

Awas, Jebakan Batman dalam Pelibatan KPK & BPK di Rapat Banggar

Rencana pelibatan KPK dan BPK di dalam rapat Badan Anggaran DPR diharapkan tidak menjadi jebakan untuk melegitimasi Banggar. Padahal, mafia anggaran tetap beraksi di belakang layar.

Minggu, 18 Sep 2011 13:58 WIB

detikNews

PPATK Harus Kasih Data Transaksi Mencurigakan Banggar ke KPK

PPATK melansir 21 transaksi mencurigakan anggota Badan Anggaran DPR. Selain kepada Pimpinan DPR, data itu harus diserahkan juga kepada KPK.

Minggu, 18 Sep 2011 05:03 WIB

detikNews

Hentikan Politik Uang untuk Hilangkan Kaderisasi Koruptor

Ketua KPK Busyro Muqoddas mengingatkan bila para koruptor juga melakukan telah melakukan kaderisasi. Untuk menghilangkan proses kaderisasi itu, politik uang harus ditinggalkan.

Minggu, 18 Sep 2011 03:39 WIB

detikNews

ICW Minta Pemutakhiran NIK Sebelum Pelaksanaan e-KTP

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, sebaiknya Kemdagri memastikan pemutakhiran nomor induk kependudukan (NIK) dulu sebelum menerapkan e-KTP

Sabtu, 17 Sep 2011 10:05 WIB

detikNews

3 Alternatif Kebijakan Terkait Moratorium Remisi Koruptor

Aktivis ICW Febri Diansyah memberikan tiga alternatif kebijakan tepat yang bisa dilakukan pemerintah SBY sehingga tak perlu menunggu revisi aturan itu selesai.

Jumat, 16 Sep 2011 15:53 WIB