Wali Kota Tri Rismaharini ikut turun tangan melayani warga Surabaya yang mendaftar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Risma memerintahkan seluruh staf Dinas Kesehatan untuk melayani semua warga yang memegang Surat Keterangan Miskin (SKM).

Sekitar 500 orang demonstran yang berunjuk di depan Gedung Jamsostek, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, masih melakukan orasi. Aksi yang dilakukan sejak pukul 10.00 WIB tersebut menyebabkan kepadatan lalu lintas.

Supaya tidak salah sasaran, formulir pendaftaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak disebar ke kelurahan-kelurahan. Pasien dengan Jamkesmas lama bisa mendaftar langsung ke BPJS dan ke Balai Kota Surabaya.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membagi peserta menjadi dua kategori. Yaitu peserta penerima bantuan iuran (PBI) dan dan peserta non-PBI. Peserta non-PBI diharuskan membayar premi setiap bulannya, namun peserta PBI mendapatkan bantuan dari Pemerintah.

Para pengusaha dinilai kurang mengerti soal BPJS Ketenagakerjaan. Pola pikir yang mengeluarkan biaya (cost) seharusnya digantikan dengan pola pikir investasi.

Dari 953 rumah sakit yang sudah ajukan klaim, BPJS sebutkan pihaknya baru membayarkan penuh pada 6 rumah sakit. Mengapa?

BPJS Kesehatan baru beroperasi secara resmi mulai 1 Januari 2014 dan mampu meraup iuran dari peserta pemegang kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga Rp 2,57 triliun.

Penerima Bantuan Iuran (PBI) merupakan kelompok peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah dengan biaya Rp 19.225 per bulan. Disebutkan bahwa pekerja yang di-PHK pun bisa menjadi PBI lho, bagaimana prosedurnya?

Meski sudah melewati evaluasi satu bulan pertama, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan masih punya banyak tantangan. Salah satunya adalah bagaimana dokter di Indonesia bisa tetap memberikan pelayanan terbaik dengan sistem baru.

Sejak digulirkan awal tahun lalu, ribuan warga sudah mendaftar sebagai peserta mandiri di kantor PT BPJS Kesehatan Sumut-Aceh di Medan, Sumatera Utara.