Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) akan mengajukan dua nama calon Kapolri ke Presiden. BHD juga menganggap tidak ada masalah dengan Kompolnas soal ini.

Presiden SBY mengatakan calon Kapolri harus lolos dari verifikasi KPK, Komnas HAM, PPATK, Dirjen Pajak, dan BIN. Polri yakin 2 nama calon Kapolri yang nanti diajukan oleh Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) akan lolos verifikasi.

Presiden SBY berjanji akan memperkuat peran Kompolnas dengan memisahkan anggarannya dari Polri. Menanggapi hal itu, Polri mendukung sepenuhnya sikap Presiden.

Delapan isu dibahas oleh Presiden SBY. Mulai dari pergantian Panglima TNI hingga wacana perubahan tempat Ibukota Indonesia. Namun soal skandal menteri-menterinya, justru tidak masuk dalam penjelasan presiden.

Presiden SBY akan menyerahkan nama calon Kapolri pengganti Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) ke DPR setelah Idul Fitri. Presiden yakin DPR akan menyetujui calon kapolri yang ia ajukan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya buka mulut soal pergantian Kapolri. Menurut SBY, calon Kapolri harus bebas dari masalah hukum dan HAM.

Hingga saat ini anggaran untuk Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian Nasional masih digabungkan dengan anggaran Kejaksaan serta Kepolisian. Presiden SBY ingin kedua komisi itu mempunyai anggaran yang terpisah dari lembaga induk.

Seperti yang dijanjikan, Presiden SBY akhirnya berbicara di depan publik mengenai isu-isu terkini. Ada 8 isu yang ditanggapi Presiden SBY, termasuk isu kritikan Kolonel (Pnb) Adjie Suradji di kolom harian Kompas.

Baik Polri maupun Kompolnas hingga saat ini tidak mau menyebut siapa nama calon Kapolri yang akan diajukan. Meski demikian, Kapolri Jenderal BHD membantah proses seleksi sengaja ditutup-tutupi.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bersikukuh enggan menyebut siapa nama calon Kapolri yang sedang diseleksi. Demi akuntabilitas dan transparansi, Kompolnas didesak untuk mengumumkannya kepada publik.