Kenaikan pajak barang mewah kini mencapai 125 persen, jelas ini menjadi 'pukulan telak' bagi importir kendaraan CBU. Apalagi faktanya, mobil-mobil CBU jumlahnya boleh dibilang minimalis.

Program pengendalian konsumsi BBM bersubsidi dengan RFID kembali tertunda. Penundaan ini justru merugikan negara, karena peluang penyelewengan masih terbuka.

Saat ini jumlah pegawai di BPH Migas hanya berjumlah 200 orang. Dari jumlah tersebut, setengahnya bukan berstatus PNS.

"Sebenarnya ini ide dan impian saya, kalau bisa ada puasa konsumsi BBM subsidi, seperti orang puasa Senin-Kamis," kata Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo.

Pemerintah masih mencari cara untuk mengendalikan volume konsumsi BBM bersubsidi. Faktanya, setiap hari uang negara yang dihabiskan untuk subsidi BBM capai Rp 550 miliar.

Kuota BBM subsidi sebanyak 48 juta kilo liter (KL) nampaknya tidak akan cukup sampai akhir tahun. Maka itu, pemerintah daerah diminta segera melakukan pembatasan konsumsi BBM subsidi.

"Kita tetap meminta agar aplikasi RFID itu berjalan, karena itu salah satu cara untuk bisa mengendalikan dan mengurangi penyimpangan BBM subsidi," ucap Hatta.

Hingga saat ini, lebih dari 315.000 kendaraan roda empat dan lebih sudah dipasangi RFID sebagai bagian untuk pembatasan BBM bersubsidi. Angka ini sudah meningkat sekitar 115.000 dari data per Januari 2014 lalu.

Waktu peluncuran Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) di Indonesia mengalami ketidakpastian karena kendala pajak dan administrasi.

Banyak pihak merekomendasikan pemerintah segera menaikan harga BBM subsidi. Namun Menko Perekonomian Hatta Rajasa lebih memilih melakukan pengendalian BBM subsidi.