Setelah diperiksa maraton selama hampir 30 jam lamanya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Iyus Djuher, langsung ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Politikus Partai Demokrat itu terbelit kasus suap tanah pemakaman mewah.

KPK tengah melakukan penyidikan kasus dugaan adanya kongkalikong dalam pengurusan izin lahan di daerah Bogor. Rupanya, lahan yang akan digunakan untuk makam elite itu sebagiannya merupakan wilayah konservasi.

KPK menggeledah sejumlah terkait kasus dugaan adanya kongkalikong dalam pengurusan izin lahan makam. Hasil penggeledahan tersebut, KPK telah menyita sejumlah dokumen.

KPK telah menggeledah kantor Ketua DPRD dan kantor Bupati Bogor terkait kasus dugaan suap dalam pengurusan perizinan lahan untuk pemakaman. Selain itu ternyata KPK juga melakukan pengeledahan di Dinas Badan Pelayanan Terpadu (BPT).

KPK melakukan penggeledahan di kantor Bupati Bogor Rahmat Yasin terkait dugaan suap pengurusan lahan yang untuk dijadikan kuburan mewah. Lembaga antikorupsi ini pun buka bicara mengenai apa kaitan Yasin dalam perkara itu.

KPK melakukan pengembangan dari penangkapan sembilan orang yang diduga terkait suap pengurusan lahan untuk dijadikan kawasan tanah kuburan mewah di Bogor. Kantor Ketua DPRD Bogor Iyus Djuher digeledah penyidik.

Petugas KPK menggeledah ruang kerja Bupati Bogor, Rachmat Yasin. Mereka mencari barang bukti untuk menunjang penyelidikan kasus suap pembebasan tahan kuburan.

KPK menangkap seorang pegawai staf Pemkab Bogor bernama Usep Jumeno, terkait dugaan penerimaan suap tanah yang akan dijadikan lahan kuburan mewah. Pegawai golongan III B tersebut diketahui pernah bekerja di Dinas Pertanahan.

KPK kembali memanggil Rahmat Yasin terkait kasus Hambalang. Bupati Bogor tersebut akan dimintai keterangan untuk semua tersangka Hambalang, kecuali Anas Urbaningrum.

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengakui Perpres untuk penugasan proyek inisiasi monorel Jabodetabek usulan konsorsium BUMN yang diketuai PT Adhi Karya Tbk (ADHI) belum keluar.