Dewan Perwakilan Rakyat akan menjadikan revisi Undang-undang tentang Pilkada langsung dan UU tentang Pemerintahan Daerah sebagai prioritas di tahun 2015 ini. 

Dalam beberapa hari terakhir, muncul isu liar bahwa seluruh Komisioner KPK sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri.‎ Presiden Jokowi pun akan dilapori soal desas desus ini.

Empat pimpinan KPK saat ini menghadapi proses hukum di Bareskrim Polri. Presiden Joko Widodo bisa mengeluarkan Perppu pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK, bila semua pimpinan menyusul Bambang Widjojanto menjadi tersangka.

Undang-undang tentang Pemilihan Kepala daerah (UU Pilkada) telah disahkan DPR dan segera direvisi. Salah satu revisi yang signifikan adalah keinginan Komisi II mengundurkan jadwal pilkada serentak itu dari 2015 ke tahun 2016.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah dan UU tentang Pemerintah Daerah.

Apakah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengambil kebijakan untuk akhirnya tidak melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)?

Fraksi PKS DPR RI mengadakan rapat kerja dan membahas sejumlah agenda. Dalam raker tersebut dibahas mengenai sejumlah revisi untuk Perppu Pilkada.

Dinasti politik terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Hal itu dikhawatirkan akan terus berlangsung, apabila DPR merevisi pasal terkait persyaratan bahwa calon tidak boleh memiliki kepentingan politik dengan petahana.

Pertimbangannya, kata Ferry, agar persiapan pemilukada lebih matang, mengingat Perppu No 1 tahun 2014 itu baru disahkan menjadi UU pada tahun ini. Selain itu, lanjutnya, untuk membentuk siklus pemilukada ke depan.

Para petinggi Koalisi Merah Putih (KMP) menggelar pertemuan di Bakrie Tower, malam ini. Selain membahas polemik pelantikan Kapolri, KMP pertemuan juga membahas soal APBNP dan Perppu Pilkada.