Nama Waketum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaff masuk dalam bursa calon Ketua MPR dari Koalisi Merah Putih. Dia dinilai telah 'berjasa' bagi KMP karena memerintahkan walk out (WO) FPD saat paripurna RUU Pilkada.

Perpu Pilkada langsung telah dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perpu itu kini nasibnya berada di tangan anggota DPR. Lantas bagaimana jika DPR menolak Perpu tersebut?

Setelah menang di RUU Pilkada di mana kepala daerah dipilih DPRD, kini santer terdengar koalisi merah putih (KMP) akan bergerak agar presiden dipilih MPR. Eks politisi Gerindra, Basuki T Purnama atau Ahok sudah menengarai.

Kubu Koalisi Merah Putih selalu mengumbar alasan kalau Pilkada tak langsung sesuai dengan Pancasila yakni sila ke-4 yakni 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 

Presiden SBY menolak pengesahan RUU Pilkada. SBY bahkan tak akan menandatangani UU Pilkada sebagai bentuk tindakan tegas perlawanan. Namun bagaimanapun 30 hari setelah disahkan DPR, RUU Pilkada tetap berlaku.

Prof Fauzan pernah mengusulkan pembubaran DPRD karena memboroskan APBN hingga Rp 12 triliun per tahun. Alih-alih dibubarkan, DPRD kini malah diberi wewenang memilih kepala daerah.

Jokowi-JK berencana untuk membangun infrastruktur tol laut di pemerintahannya mendatang. Tim Seleksi Menteri detikcom mengusulkan adanya Kementerian Koordinator Infrastruktur, Sarana, dan Prasarana sebagai salah satu solusi dari tantangan-tantangan mewujudkan tol laut.

Multitafsir 'perbuatan tercela' dalam UUD 1945 membuka peluang mudah untuk memakzulkan presiden. Hal ini dikhawatirkan Ketua MK Hamdan Zoelva karena bisa mengancam kestabilan pemerintahan.

Kasus dugaan rekayasa pemerkosaan oleh mahasiswi Unpad asal Malaysia hingga kini masih jalan di tempat. Polisi kesulitan memeriksa sang 'korban' karena kini ternyata dia sudah pindah ke Eropa, tak lagi di Malaysia.

Ketua MK menilai klausul 'perbuatan tercela' dalam UUD 1945 menjadi peluang mudah untuk menggulingkan presiden secara konstitusional.Di AS juga masih menjadi perdebatan apa yang dimaksud 'perbuatan tercela' itu.