Agar pelat nomor kendaraan khusus yang diperjualbelikan sampai jutaan rupiah, seharusnya sebagian dari uang tersebut disisihkan agar masuk kas negara.

Kominfo merasa janggal dalam kasus tuduhan penyalahgunaan frekuensi 3G Indosat di 2,1 GHz yang diklaim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah merugikan negara Rp 1,3 triliun.

Sebagai upaya meningkatkan pelayanan pengguna jasa penerbangan internasional, Ditjen Imigarsi, Garuda Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sepakat memperpanjang kerjasama immigration on board.

"Jumlahnya diperkirakan puluhan milyar yang dikeluarkan masyarakat setiap mengajukan nopol pilihan, baik itu lewat biro jasa maupun secara langsung kepada oknum aparat," kata anggota Kompolnas, Edi Hasibuan.

Pemerintah mencatat penerimaan perpajakan mencapai Rp 980 triliun di tahun 2012 atau di bawah target APBN-P 2012.

Indosat dan Indosat Mega Media (IM2) menyatakan belum mendapatkan informasi dari Kejaksaan Agung terkait penetapan sebagai tersangka secara korporasi dalam kasus dugaan pelanggaran penggunaan frekuensi 2,1 GHz.

Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama mengatakan pelat nomor RFS yang seharusnya diperuntukkan bagi pejabat negara, ternyata dijual untuk pribadi. Polisi dituntut menjelaskan secara transparan.

Tarif administrasi pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) menurut PP 47/2004 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kemenag adalah Rp 30 ribu. Banyak warga protes atas kenyataan di lapangan yang jauh lebih tinggi daripada tarif resmi. Apa respon KUA?

Pungutan liar di Kantor Urusan Agama (KUA) yang tak sesuai peraturan dikeluhkan banyak warga. Internal Kemenag seharusnya menanggapi keluhan warga ini dan mencari jalan keluarnya. Bila ada yang bermasalah, bisa diserahkan pada penegak hukum.

Cerita tentang biaya pernikahan yang mahal tak hanya terjadi di wilayah Jakarta. Di Klaten, pungutan biaya untuk menikah mencapai Rp 700 ribu.