Publik masih menunggu keputusan apa yang bakal‎ dikeluarkan Presiden Joko Widodo terkait perseteruan KPK vs Polri. Padahal seluruh kerangka hukum dari opsi yang ada sudah jadi dan tinggal tunggu keputusan Jokowi.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy mengatakan, hasil rapat panitia kerja (Panja) revisi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota sepakat dalam sejumlah poin.

Dewan Perwakilan Rakyat akan menjadikan revisi Undang-undang tentang Pilkada langsung dan UU tentang Pemerintahan Daerah sebagai prioritas di tahun 2015 ini. 

Dalam beberapa hari terakhir, muncul isu liar bahwa seluruh Komisioner KPK sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri.‎ Presiden Jokowi pun akan dilapori soal desas desus ini.

Empat pimpinan KPK saat ini menghadapi proses hukum di Bareskrim Polri. Presiden Joko Widodo bisa mengeluarkan Perppu pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK, bila semua pimpinan menyusul Bambang Widjojanto menjadi tersangka.

Undang-undang tentang Pemilihan Kepala daerah (UU Pilkada) telah disahkan DPR dan segera direvisi. Salah satu revisi yang signifikan adalah keinginan Komisi II mengundurkan jadwal pilkada serentak itu dari 2015 ke tahun 2016.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah dan UU tentang Pemerintah Daerah.

Apakah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengambil kebijakan untuk akhirnya tidak melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)?

Fraksi PKS DPR RI mengadakan rapat kerja dan membahas sejumlah agenda. Dalam raker tersebut dibahas mengenai sejumlah revisi untuk Perppu Pilkada.

Dinasti politik terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Hal itu dikhawatirkan akan terus berlangsung, apabila DPR merevisi pasal terkait persyaratan bahwa calon tidak boleh memiliki kepentingan politik dengan petahana.