Kuasa hukum Prita Mulyasari Slamet Yuwono bersyukur jika memang RS Omni Internasional mencabut gugatannya. Namun begitu, Slamet mengingatkan bahwa hal terpenting adalah perkara pidana Prita. Prita harus dinyatakan tidak bersalah.

Prita Mulyasari mengaku belum mengetahui secara langsung RS Omni Internasional ingin mencabut gugatan perdata atas dirinya. Tapi Prita mengaku jika RS Omni akan mencabut gugatan perdatanya seharusnya juga diiringi dengan pencabutan pidananya.

RS Omni Internasional bersiap untuk mencabut gugatan perdata terhadap Prita Mulyasari. Prita pun tidak perlu membayar denda kalah di gugatan perdata di tingkat banding senilai Rp 204 juta.

FPD meminta hakim persidangan Prita Mulyasari bertindak bijaksana. FPD meminta hakim menggunakan nurani dan membebaskan Prita dari perkara pidana atas laporan pencemaran nama baik oleh RS Omni Internasional.

Gerakan koin keadilan untuk Prita Mulyasari di Facebook kian meraksasa. Lebih dari 8.600 orang tercatat sudah merapatkan barisan untuk menjawab putusan Pengadilan Tinggi Banten yang mengharuskan ibu rumah tangga itu membayar denda Rp 204 juta.

Kasus Prita Mulyasari belum selesai. Setelah divonis harus membayar Rp 204 juta kepada RS Omni, Prita Mulyasari kembali mendapat simpati. Departemen Kesehatan (Depkes) juga membentuk tim mediasi.

Prita Mulyasari harus mebayar Rp 204 juta kepada RS Omni Internasional lantaran kalah dalam putusan banding Pengadilan Negeri Tangerang. Putusan ini pun disesalkan berbagai pihak.

Simpati pada Prita Mulyasari, yang dihukum Pengadilan Tinggi Banten membayar Rp 204 juta, mengalir lagi. Simpati itu berupa penggalangan dana 'Koin untuk Prita'.

RS Omni Internasional mengaku masih menunggu permintaan maaf dari Prita Mulyasari. Bila hal itu dilakukan, kasus gugatan perdata akan dicabut dan dianggap selesai.

Prita Mulyasari mengajukan kasasi atas putusan banding Pengadilan Tinggi Banten. Terdakwa pencemaran nama baik RS Omni Internasional itu  berharap MA akan memberi keadilan.