Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menuntut Kemenkum HAM membuka informasi tentang data seluruh koruptor yang menerima remisi dan pembebasan bersyarat dari 2004-2014. Menkum HAM Amir Syamsuddin pun menyanggupi.

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi memprotes keras pembebasan bersyarat dan pemberian remisi kepada terpidana korupsi. Apa tanggapan Menkum HAM Amir Syamsuddin?

Sejumlah massa menggelar demonstrasi dan aksi teatrikal di depan Kantor Kemenkum HAM siang ini. Dalam orasinya mereka menuntut agar Kemenkum HAM membuka informasi tentang data seluruh koruptor yang telah menerima remisi dan pembebasan bersyarat.

Belasan massa dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menggelar aksi teatrikal di depan Kantor Kemenkum HAM siang ini. Salah satu dari mereka memakai topeng SBY dan memainkan gitar.

Koalisi masyarakat sipil meminta jabatan di Kemenkum HAM dan pos hukum lainnya tidak diisi oleh orang parpol dan pengacara.

KPK mulai gerah dengan aksi 'obral' remisi dan ‎pembebasan bersyarat pada para narapidana korupsi. Oleh karena itu, KPK berharap pada presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) untuk menepati janjinya yang ingin pemberantasan korupsi total, termasuk tidak ada lagi 'obral' remisi dan pembebasan bersyarat.

Kemenkum HAM tengah memproses pembebasan bersyarat terpidana Anggodo Widjojo. Selain pembebasan bersyarat yang tengah diproses, Anggodo ternyata juga telah mendapat remisi dengan jumlah fantastis, yakni 29 bulan 10 hari.

Menkum HAM Amir Syamsuddin angkat bicara soal ramainya isu pembebasan beryarat Anggodo Widjojo. Amir menegaskan bahwa pembebasan bersyarat untuk Anggodo Widjojo belum dikeluarkan. 

Predikat negatif dan minimnya keterampilan menjadi masalah bagi para narapidana. Terkadang sulit bagi mereka untuk berbaur dan mencari nafkah selepas menjalani masa hukuman.

Menkum HAM Amir Syamsuddin angkat bicara tentang keputusan Presiden SBY mencabut Keputusan Presiden Nomor 55/1972 tentang Penyempurnan Organisasi Hansip dan Organisasi Wankamra. Ia berpendapat nasib hansip segera diselesaikan.