Dipilihnya Komjen Pol Timur Pradopo sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden SBY bukanlah tanpa alasan. Timur dinilai sebagai Jenderal Polri yang kaya pengalaman dan tidak terkait dengan isu rekening gendut Polri.

Sejumlah aksi anarkis dan sporadis mengancam di sejumlah wilayah di Indonesia. DKI Jakarta merupakan salah satu wilayah yang berpotensi akan tindakan anarkis dan sporadis.

Kapolri memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran Kapolda tentang protap dalam penanggulangan aksi anarkis yang akhir-akhir ini sering terjadi. Itu dilakukan agar anggota Polri tidak ragu-ragu dalam bertindak.

Santernya isu keterlibatan Komjen Timur Pradopo dalam kasus Trisakti saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Barat sangat tidak beralasan. Isu pelanggaran HAM yang diangkat ke publik dinilai politis.

Gabungan LSM yang menamakan dirinya 'Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Polri' berencana akan mendatangi DPR. Mereka akan meminta agar DPR tidak terjebak dalam proses politisasi pencalonan Kapolri.

FPKB siap mengamankan calon Kapolri Komjen Timur Pradopo dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) memberikan arahan kepada perwira menengah hingga perwira tinggi Mabes Polri. BHD meminta agar seluruh jajarannya solid dan mendukung Komjen Pol Timur Pradopo sebagai calon Kapolri.

Indonesia Police Watch (IPW) berpendapat calon tunggal Kapolri, Komjen Pol Timur Pradopo, memiliki sejumlah catatan hitam. IPW meminta agar DPR mengembalikan nama Timur ke SBY.

Sebelum memilih Komjen Pol Timur Pradopo menjadi calon tunggal Kapolri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mendapatkan berbagai pertimbangan dari berbagai pihak. Timur dipilih sesuai jenjang kepangkatan karir dan pendidikan yang telah dilewati.

Kabar rekening gendut perwira Polri sempat menyedot perhatian masyarakat. Kepolisian pun sering dinilai sebagai institusi yang dekat praktik korupsi. Karena itu, pantas jika 'polisi tidak terima setoran' menjadi tagline bagi kapolri baru.