Kemendikbud saat ini tengah mencanangkan kebijakan pendidikan menengah universal. Dalam kebijakan ini disebutkan perlunya wajib belajar 12 tahun.

Masih banyak guru-guru honorer yang belum diangkat sebagai PNS. Karena putus asa, beberapa waktu lalu guru-guru honorer bahkan menggeruduk Istana Negara. Praktisi pendidikan Didik J Rachbini mengingatkan jangan sampai ada politik di balik pengangkatan guru honorer.

Berapa banyak film Indonesia yang mengangkat tema anti korupsi secara terang-terangan? Langkanya film anti korupsi di tengah arus kebebasan berekspresi tentunya menjadi isu tersendiri, kok bisa sih?

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengungkapkan tuntutan guru honorer untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) melanggar perjanjian. Tuntutan status itu sudah diatur dalam perjanjian kerja.

Tidak semua guru honorer akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dari 600 ribu guru honorer yang ada, hanya 30 persen saja yang bisa mendapat perbaikan status.

Aksi demonstrasi para guru honorer di depan Istana Merdeka memang sudah mendapat tanggapan dari pemerintah. Namun, belum ada kabar baik bagi mereka.

Tuntutan para guru honorer dalam rangkaian unjuk rasa mereka, menjadi agenda rapat khusus yang digelar sore ini. Namun pemerintah butuh waktu untuk merealisasikannya.

Puluhan guru yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Tidak Tetap Sekolah Negeri mengadu ke DPRD Jateng. Mereka meminta kejelasan nasib terkait pengangkatan mereka menjadi PNS, karena selama ini hanya digaji Rp 150 ribu - Rp 300 ribu.

Demonstrasi para guru honorer yang meminta diangkat menjadi PNS tampaknya masih jauh panggang dari api. Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB) masih akan mempelajari permintaan itu, belum ada tindakan dalam waktu dekat.

Ratusan guru menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengangkatan Tenaga Honorer. Mereka akan kembali melakukan demonstrasi di Istana Negara pagi ini.