Salah satu poin revisi di UU Pilkada yang akan dibahas oleh Komisi II DPR dan pemerintah adalah terkait uji publik. DPR menilai mekanisme uji publik ini sudah tidak relevan dan juga memakan waktu yang cukup lama sehingga ingin diubah.

Presiden Joko Widodo berharap Pilkada serentak dapat dilaksanakan pada 2015 sesuai UU Pilkada. Namun, DPR berkukuh untuk merevisinya menjadi awal tahun 2016.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dibesut Denny JA menggelar survei terkait revisi UU Pilkada. Ada 6 poin usulan publik sebagai hasil survei tersebut.

Undang-Undang Pilkada masuk ke dalam prioritas pada Prolegnas periode 2015-2019. Ketua Komisi II DPR RI Rambe Komaruzzaman yakin pembahasannya akan cepat dan Pilkada serentak dapat segera dieksekusi.

DPR menetapkan revisi UU Pilkada menjadi usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna. Dengan begitu, proses revisi ini maju selangkah menjelang target pengesahan yaitu 17 Februari 2015.

Revisi UU Pilkada dilakukan dalam waktu singkat dengan target akan disahkan di hari terakhir masa persidangan DPR kali ini yaitu 17 Februari 2015. Menghitung hari jelang deadline, masih banyak poin-poin yang belum disepakati.

Suara untuk melakukan revisi terhadap UU ITE sejatinya telah lama digaungkan. Namun apa lacur, niat penggodokan ulang ini tak semulus yang dibayangkan. Sampai akhirnya peluang itu benar-benar muncul di 2015.

DPR menargetkan 37 dari total 159 RUU yang ada di prolegnas selesai dibahas tahun 2015 ini. Mampukah DPR menyelesaikan targetnya?

Sebagian besar pegawai KPK berniat mengembalikan mandat lembaga antikorupsi ini ke presiden apabila seluruh pimpinan menjadi tersangka. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengaku sudah mendiskusikan wacana itu.

Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian RI disebut telah mengeluarkan surat perintah penyidikan untuk tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Walhasil bila tiga pimpinan jadi tersangka, maka KPK terancam lumpuh.