PMI akan bertukar informasi dengan Komnas HAM untuk membahas perkembangan investigasi rusuh Koja, Jakarta Utara. Pertemuan akan berlangsung pada Rabu 28 April mendatang.

Tim Investigasi PMI diberi waktu 2 minggu oleh Pemprov DKI Jakarta untuk bekerja selama 2 minggu untuk mengusut kasus Koja berdarah dari sisi kemanusiaan. Tim akan melaporkan hasil investigasi langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke).

Tim Investigasi PMI dipilih Pemprov DKI Jakarta untuk mencari fakta tentang sisi kemanusiaan insiden berdarah makam Mbah Priok, Koja, Jakarta Utara. Tim pun memberikan hasil sementara pada Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke).

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke) mengadakan pertemuan dengan Tim Investigasi PMI membahas kerusuhan sekitar penggusuran sekitar makam Mbah Priok, Koja, Jakarta Utara. Pertemuan berlangsung tertutup.

Dasar hukum yang PT Pelindo II gunakan untuk mengambil alih lahan makam Mbah Priok diragukan keasliannya. Sebab SKPT 847/1999 ternyata tidak terdaftar di Kantor BPN Jakarta Utara.

Palang Merah Indonesia (PMI) telah mengumpulkan data faktual korban tragedi Tanjung Priok dari berbagai rumah sakit. Korban total dari segala pihak didapatkan adalah 192 orang.

Komnas HAM memeriksa Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta. Pemeriksaan itu terkait rusuh di makam Mbah Priok, Koja, Jakarta Utara, pekan lalu (14/4).

Sejumlah peristiwa besar membuat agenda pemerintah tidak terdengar gaungnya. Contohnya, Rakernas di Istana Tampak Siring, Bali terpendam oleh berita kemenangan Anggodo Widjojo dalam praperadilan kasus Bibit dan Chandra.

Peristiwa kerusuhan pada saat eksekusi penertiban makam Mbah Priuk, Koja, Jakarta Utara, sudah diprediksi. Sebelum eksekusi sudah dilakukan rapat-rapat pembahasan yang dihadiri oleh berbagai pihak berwenang.

Komnas HAM sempat melayangkan surat permohonan penundaan eksekusi penertiban makam Mbah Priok, Koja, Jakarta Utara, kepada Pemrpov DKI Jakarta. Namun, surat permohonan tersebut tidak digubris oleh Pemprov DKI.