Proyek e-KTP harus dievaluasi. Dinilai dalam pelaksanaannya, proyek kartu tanda penduduk elektronik itu justru menimbulkan berbagai macam persoalan yang memicu kontroversi yang luas di publik.

Hakim ad hoc Tipikor Bandung Ramlan Comel enggan mengomentari pernyataan Sekretaris Satgas Mafia Hukum Denny Indrayana soal dirinya pernah terlibat kasus korupsi.

DPR didesak segera memilih 8 calon pimpinan KPK menjadi 4 calon untuk disetujui Presiden. Sebab, batas waktu memilih efektif tinggal 15 hari lagi, sehingga pada akhir tahun, diharapkan KPK sudah memiliki 4 pimpinan baru.

Hakim ad hoc Tipikor Bandung Ramlan Comel enggan mengomentari pernyataan Sekretaris Satgas Mafia Hukum Denny Indrayana soal dirinya pernah terlibat kasus korupsi

Pengadilan Tipikor Bandung memutus bebas Mochtar Mohammad dari segala tuntutan jaksa. ICW sendiri menilai ada kejanggalan dalam putusan itu.

Vonis bebas Walikota Bekasi nonaktif Muchtar Muhammad dikritik. Pengadilan Tipikor Bandung dinilai tidak memiliki semangat pemberantasan korupsi.

Ketua Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Hamid Chalid mengusulkan DPR meminta Fatwa MK guna mengakhiri perselisihan jumlah capim KPK yang harus diusulkan antara 8 atau 10 orang. Namun, MK tidak mempunyai kewenangan membuat Fatwa.

Komisi III DPR menolak calon pimpinan KPK usulan pemerintah, karena deadlock mengenai jumlah capim yang harus diusulkan antara 8 atau 10 orang. Daripada ribut-ribut dan ribet, DPR sebaiknya minta fatwa pada MK soal penafsiran UU KPK tentang capim KPK.

MK memilih tidak ikut campur terkait kisruh calon pimpinan KPK antara DPR dan pemerintah. Sejumlah fraksi di DPR ngotot ingin agar pemerintah menyetor 10 nama, bukan 8 nama.

Komisi III DPR menolak calon pimpinan KPK usulan pemerintah, karena deadlock mengenai jumlah capim yang harus diusulkan antara 8 atau 10. DPR dinilai menafsirkan UU KPK, pasca putusan MK, semau-maunya.