Pemerintah sedang mengebut program pembangunan infrastruktur, salah satunya adalah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Sepanjang tahun 2015, pemerintah sudah melakukan pembangunan dan sudah terealisasi sebanyak 1,25 juta sambungan air minum.

Gelapnya urusan air minum/bersih di Republik ini semakin gelap ketika MK mencabut UU 7/2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Pengelolaan atau pemanfaatan air minum/bersih mengalami kekosongan hukum. Siapa yang dirugikan?

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memprioritaskan 3 proyek infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).