Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Surat itu menyatakan napi pelaku terorisme, koruptor dan narkoba bisa mendapat remisi pada lebaran tahun ini.

Ketua DPR RI Marzuki Alie tak mempermasalahkan langkah Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, mengakomodir usulan revisi PP 99/2012 dari para napi korupsi. Bagi Marzuki, tindakan tersebut merupakan inisiatif Priyo, sesuai dengan kewenangannya.

Surat aduan dari narapidana kasus korupsi terkait revisi PP 99/2012 telah diteruskan Priyo Budi Santoso kepada Presiden, tanpa melalui pembahasan di Komisi III DPR. Wakil Ketua DPR yang lain, Pramono Anung, menyatakan dirinya tak akan melakukan hal serup.

PP 99/2012 diuji materi ke MA pengacara kawakan Yusril Ihza Mahendra yang mewakili kliennya terpidana korupsi. Alasannya, PP itu bertentangan dengan UU dan HAM. Namun peneliti ICW Febridiansyah mengatakan PP ini harus dipertahankan karena melindungi HAM dan hak yang lebih luas: korban korupsi. Bila Anda setuju dengan Febridiansyah, pilih Pro!

PP 99/2012 mencuat bersamaan dengan momentum kerusuhan LP Tanjung Gusta, Medan. Namun, Wakil Ketua DPR tidak percaya jika kerusuhan LP tersebut disebabkan oleh PP yang mengatur pengetatan remisi itu.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai PP 99/2012 adalah PP yang dilandasi semangat pemberantasan korupsi. Tak perlu ada upaya revisi terhadap PP tersebut.

ICW akan melaporkan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso ke Badan Kehormatan (BK) DPR. Tindakan Priyo memfasilitasi gugatan napi korupsi terkait PP 99/2012 ke Presiden SBY dinilai tidak berpihak pada pemberantasan korupsi. Priyo pun angkat bicara.

Aggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat melakukan kunjungan ke LP Tanjung Gusta, Medan. Dalam kunjungan ini diketahui penyebab utama kerusuhan napi dan faktor lain yang memanaskan kondisi.

PP 99/2012 diuji materiil ke Mahkamah Agung (MA). Adalah Yusril Ihza Mahendra yang mewakili kliennya terpidana korupsi yang kini ditahan di LP Sukamiskin. PP itu bertentangan dengan UU dan HAM menjadi alasan.

Erwin juga menyebut langkah penolakan ini bisa menjadi tameng hukum pemerintah dalam melawan korupsi.