Kongres IV Partai Demokrat (PD) telah memasuki tahap akhir. Dalam pidato politiknya, Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan 5 agenda utama PD di 2015-2020.

Gempita pilkada membuahkan perdebatan siapakah yang berwenang mengadili sengketa hasil pilkada. MK mengaku siap setelah DPR menunjuk MK mengadili sengketa itu lagi. Di sisi lain, bayang-bayang Akil Mochtar masih menghantui.

Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 mendatang akan diikuti oleh 260 kabupaten dan kota serta 9 provinsi. Untuk memastikan kelancarannya, Mendagri Tjahjo Kumolo akan mengumpulkan kepala daerah bulan depan.

DPR mengesahkan UU Pilkada dan menetapkan MK sebagai lembaga yang mengadili sengketa pilkada. Sebelumnya MK menolak mengadili sengketa pilkada pascakasus Akil Mochtar.

DPR akhirnya mengesahkan revisi UU Pilkada dan UU Pemda lewat rapat paripurna. Setelah Pilkada ditetapkan diselenggarakan secara langsung, sejumlah perubahan diberlakukan mulai dari penghapusan uji publik hingga penetapan paket kepala daerah dan wakilnya.

Jika Budi Gunawan batal diangkat sebagai Kapolri maka Presiden telah melanggar etika hubungan legislatif. Namun jika tetap dilantik maka Jokowi akan melanggar etika dengan rakyatnya. Pertanyaannya, mana yang akan dipilih Presiden Jokowi?

Apakah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengambil kebijakan untuk akhirnya tidak melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)?

Dinasti politik terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Hal itu dikhawatirkan akan terus berlangsung, apabila DPR merevisi pasal terkait persyaratan bahwa calon tidak boleh memiliki kepentingan politik dengan petahana.

Pertimbangannya, kata Ferry, agar persiapan pemilukada lebih matang, mengingat Perppu No 1 tahun 2014 itu baru disahkan menjadi UU pada tahun ini. Selain itu, lanjutnya, untuk membentuk siklus pemilukada ke depan.

DPD telah mengusulkan 10 poin pokok amandemen kelima Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun Fraksi PKB di MPR tak sepenuhnya setuju dengan usulan DPD itu.