Komisi Pemilihan Umum hingga kini mengaku belum menerima salinan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mensahkan kepengurusan Partai Golongan Karya kubu Agung Laksono.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), pada Rabu pekan lalu mengabulkan gugatan Suryadharma Ali terkait pengesahan Kemenkumham terhadap kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy atau Romi.

DPR memutuskan sengketa pilkada diadili di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini dituangkan dalam revisi UU Pilkada dan UU Pemda lewat rapat paripurna.

DPR akhirnya mengesahkan revisi UU Pilkada dan UU Pemda lewat rapat paripurna. Setelah Pilkada ditetapkan diselenggarakan secara langsung, sejumlah perubahan diberlakukan mulai dari penghapusan uji publik hingga penetapan paket kepala daerah dan wakilnya.

Wacana pengunduran pelaksanaan Pilkada dari 2015 ke 2016 kembali menyeruak. Alasannya adalah untuk mengakomodir daerah-daerah yang akan melaksanakan Pilkada di 2016 agar tidak perlu menunggu ke periode selanjutnya di 2018.

DPR berencana membaw‎a pengambilan keputusan Perpu Pilkada sehari sebelum penutupan masa sidang. Namun Fraksi PKB di DPR berpendapat seharusnya DPR menyegerakan pengesahan Perpu itu menjadi Undang-undang.

Salah satu pekerjaan rumah anggota DPR setelah reses yang menjadi sorotan adalah Perppu Pilkada. Komisi II DPR pun siap tancap gas untuk fokus dengan rapat setiap hari hingga malam.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar serentak sehari pada akhir tahun 2015, diusulkan agar diundur ke tahun 2016 terkait persiapan dan lainnya. Kemendagri menyambut positif usul tersebut.

Perpecahan di tubuh Partai Golkar dan juga PPP, jika tak segera diselesaikan akan terasa dampaknya pada pilkada serentak tahun 2015. Ketua KPU Husni Kamil Manik, menegaskan pihaknya hanya akan menerima kepengurusan partai yang sah.

Wamenkum HAM Deddy Indrayana menilai penandatanganan Perpu Nomor 1 tahun 2014 adalah jawaban Presiden SBY atas kritik dan masukan dari masyarakat Indonesia.