Ratusan warga korban lumpur Lapindo dari kelompok 'Pagar Re Kontrak' menggelar istighosah di tanggul titik 25 Desa Besuki. Sidoarjo. Mereka berharap Minarak Lapindo merealisasikan ganti rugi.

PT KA Daops VIII akan menunda keberangkatan kereta api yang melintas di jalur Porong. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi rencana unjukrasa warga korban lumpur yang disukan akan juga memblokir rel.

Rencana BPLS melakukan pengukuran terhadap rumah Muhammad (70), warga RT 10 RW 2, Desa Mindi, sempat terjadi ketegangan. Pasalnya, proses verifikasi itu ditentang ratusan korban lumpur Lapindo dari 18 RT di Desa Mind

Ratusan warga Desa Mindi dari 18 RT Kecamatan Porong, Sidoarjo menutup jalan desa dan menduduki Balai Desa Mindi. Itu dilakukan setelah warga mendengar kabar jika akan ada verifikasi antara warga 3 RT dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).

Ratusan warga korban lumpur dari 18 RT Desa Mindi, Porong kembali melakukan aksi unjukrasa. Mereka menolak rencana verifikasi tanah dan bangunan milik 3 RT yang akan dilakukan BPLS dan instansi terkait.

Aksi pemblokiran Jalan Raya Porong yang dilakukan korban luapan lumpur Lapindo sudah berlangsung 5 jam. Dampak pemblokiran ini membuat arus lalu lintas Surabaya-Malang-Pasuruan terganggu.

Imbas unjuk rasa korban lumpur lapindo di Porong, ruas Tol Sidoarjo-Porong ditutup. Semua kendaraan dari Surabaya dialihkan ke gate Sidoarjo kota. Selain itu dua KA juga tertahan di Bangil.

Blokade rel kereta api yang dilakukan warga korban lumpur yang tergabung dalam Pagar Rekontrak membuat PT KA Daops VIII Surabaya resah. Mereka khawatir jadwal kereta akan terganggu dengan adanya blokade tersebut.

Tuntut cicilan pembayaran ganti rugi, sekitar 600 warga korban lumpur Lapindo yang tergabung dalam pagar rekontrak menggelar istighosah. Mereka melakukan di atas tanggul tepatnya di titik 21 depan kantor BPLS di Siring, Sidoarjo.

Setelah memblokade jalan raya Porong selama sekitar 5 jam, 'Korban Lumpur Lapindo Menggugat' akhirnya membubarkan diri. Warga membuka blokade setelah Bupati Sidoarjo bersedia menandatangani surat pernyataan yang diajukan warga.