Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-JK akan melakukan seleksi menteri secara tertutup. Mengapa penentuan menteri kabinet di pemerintahan Jokowi-JK harus tertutup?

Bahlil Lahadalia, Pengurus Hipmi, mengatakan risiko buruk dapat terhindarkan bila pemerintah dan parlemen menjalankan tugas sesuai fungsinya. Bukan saling jegal yang bisa menimbulkan gejolak politik.

Kalangan usaha sulit melihat arah kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah terkait sektor usaha. Akibatnya, pelaku usaha memilih untuk melakukan aksi tunggu.

Tujuh belas hari sebelum dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla kini terus mengebut pembahasan komposisi kabinet 2014-2019. Seperti apa prosesnya?

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla dipastikan akan menghadapi kendala di Dewan Perwakilan Rakyat.

Drama politik sepanjang kemarin di DPR akhirnya mencapai klimaksnya pada kemenangan Koalisi Merah Putih merebut kursi pimpinan DPR. Apa implikasi politik yang akan dihadapi pemerintahan Jokowi-JK ke depan dengan dikuasainya parlemen oleh Koalisi Merah Putih?

Barisan Koalisi Merah Putih Kamis (2/10/2014) dini hari tadi memenangkan pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Bendahara umum Partai Golkar Setya Novanto terpilih sebagai Ketua DPR.

Meski masih teka-teki, arsitektur kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dipastikan berjumlah 34 kementerian. Jumlah ini sama dengan komposisi kabinet SBY. Efisienkah kabinet dengan 34 kementerian?

"Katanya koalisi ramping? Kalau mau ramping ya sudah lah, nggak usah imang-iming. Jalankan dengan konsisten koalisi ramping itu. Seharusnya mereka percaya diri dengan konsep koalisi ramping. Kalau masih imang-iming itu berarti merasa kurang pede," kata Muzani.

Saat ini sedang digodok bagaimana postur kabinet Jokowi-JK. Tarik ulur ini tidak kalah pentingnya bagi kemenangan Jokowi-JK itu sendiri karena bersentuhan langsung apakah berpihak kepada rakyat atau hanya bagi-bagi kue kursi di kabinetnya.