Ibu kota RI tercatat dua kali berpindah. Presiden Sukarno sempat membangun Palangka Raya menjadi calon ibu kota berkelas dunia. Di pemerintahan sekarang, pemindahan ibu kota masih berkutat pada wacana.

Istana menghendaki ibu kota negara tak beranjak dari Jakarta. Belum ada keputusan resmi, sejumlah daerah tetap menyiapkan skenario. Mereka yang menjadi kandidat ibu kota masih berharap ditunjuk presiden.

Jakarta sudah terbebani. Ada usulan memindahkan ibu kota. Namun selalu cuma wacana. SBY punya konsep The Greater Jakarta. Bagaimana kini nasibnya?

Ada kekhawatiran lebih besar dibandingkan dengan gelar pahlawan nasional. Visi pendiri republik kini semakin tenggelam.

Keluarga Sukarno dan Hatta menilai pemberian gelar pahlawan proklamasi untuk orang tua mereka sarat nilai politis. Banyak Kejanggalan.

Tap MPRS No. 33/MPR/1967
 yang isinya menuduh Sukarno terlibat G30S/PKI tak pernah dicabut secara tegas. Apakah sampai kini negara menganggap Sukarno berkhianat?

Tak pernah ada teori hukum satu kasus dengan tersangka yang sama diusut dua lembaga penegak hukum. Rebutan kasus simulator SIM antara Polri-KPK berdampak pada ketidakpastian hukum. Tersangka lain tak tersentuh, barang bukti terancam hilang.

KPK telah memegang data kasus korupsi di Korlantas selain dugaan korupsi pengadaan simulator SIM. Nilainya triliunan.

Kalau berbeda tidak usah dibicarakan. Dan kalau berbeda dan tidak mau cocok ya perang saja. Tidak usah kumpul, berantem saja.

Seteru KPK vs Polri jilid 2 belum menemukan ujung. Presiden sudah bicara. Namun ketegangan yang dipicu penuntasan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM itu tidak tuntas. Baru insya Allah.