Penahanan pimpinan KPK M Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto dinilai sebagai bentuk arogansi yang ditunjukkan oleh oknum pejabat Polri. DPR dan Presiden diminta menegur oknum itu.

Pihak Kepolisian harus segera meminta kepada KPK untuk menunjukan bukti rekayasa proses kriminalisasi terhadap dua pimpinan KPK non aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didesak agar segera mencopot Kapolri Jenderal BHD. Kapolri dinilai tidak profesional dalam menyidik perkara dugaan suap terhadap pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

Anggota Aliansi Masyarakat Menolak Perpu KPK, Neta S Pane meminta agar Presiden dan Kapolri segera menonaktifkan Kabareskrim Komjen Susno Duadji.

Penolakaan Perpu Plt pimpinan KPK terus bergulir. Aliansi Masyarakat Menolak Perpu KPK mendesak DPR tidak mengesahkan Perpu tersebut. Namun jika tetap disahkan, maka mereka akan melakukan judicial review.

Kepolisian memeriksa pimpinan KPK dengan tudingan penyalahgunaan wewenang dalam pencekalan. Namun tindakan kepolisian tersebut justru bentuk penyalahgunaan wewenang baru. Apalagi jika ada tersangka.

Aparat kepolisian diimbau untuk tidak segan-segan menindak para pengendara motor besar (moge) yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum di jalan raya. Polisi harus bertindak adil.

Indonesia Police Watch (IPW) berencana menemui Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD). Mereka akan melaporkan dugaan salah tangkap dan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat Kepolisian Daerah Jawa Barat (Jabar).

Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum didesak untuk segera memanggil Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri.

"Dari kasus tersebut memang terlihat sekali secara nyata tekanan yang dihadapi," ujar Ketua Presidium Indonesian Police Watch, Neta S Pane.