FPSB meminta KPK menangani kasus korupsi pembangunan jalan di kabupaten Limapuluh Kota, Sumbar. Pasalnya, penanganan Kejati Sumbar lamban.

Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB) kembali mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat (Sumbar) untuk menindaklanjuti laporan dugaan korupsi senilai Rp 5,9 miliar lebih di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Limapuluh Kota.

Sekitar 30 meter badan jalan di Desa Pangkalan, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumbar. Lalu lintas dari sejumlah kota di Sumbar ke Riau terputus.

FPSB kembali menyurati Presiden SBY, mendesak agar menonaktifkan Gubernur Sumbar Zainal Bakar.

Stasiun Metereologi Tabing Padang meminta para pemudik mewaspadai jalan-jalan rawan longsor di seluruh wilayah Sumatra Barat.

Sekitar 40 persen jalan provinsi di seluruh wilayah Sumbar berada dalam kondisi memprihatinkan. Dari jumlah itu, 20 persen di antaranya perlu segera diperbaiki.

Agar tak korupsi, 200 anggota DPRD Sumbar akan diberi pembekalan. Pembekalan akan dilakukan oleh Kajati Sumbar, besok.

Agar tidak korupsi, sekitar 200 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2004-2009 di Sumatera Barat (Sumbar) akan diberi pembekalan.