Masyarakat mendesak Kementerian Lingkungan Hidup memanggil Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo untuk menjelaskan progress reklamasi pantai Jakarta, menyikapi putusan MA beberapa waktu lalu yang membolehkan reklamasi Pantai Jakarta.

Wilayah daratan DKI Jakarta merupakan akibat dari reklamasi berupa proses sedimentasi dan perubahan pola sungai. Namun laju reklamasi di masing-masing wilayah berbeda. Jika perubahan terjadi terlalu cepat, yang timbul adalah kerusakan alam.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) diminta melakukan eksaminasi publik atas diizinkannya reklamasi Pantai Jakarta oleh Mahkamah Agung (MA). Eksaminasi publik diharapkan membeberkan putusan PK MA yang banyak celah.

Sejak tahun 2007 hingga 2010, ada 792 KSO (Kerjasama Operasional) yang dilakukan Perhutani dengan pihak ketiga di 15 kabupaten kota di Jabar yang diduga bermasalah

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) pada kasus reklamasi Pantai Jakarta. Dikhawatirkan sekitar 7.000 orang terancam kehilangan pendapatannya.

Timur Tengah, apa yang anda bayangkan? Panas, gersang dan sulit air. Itukah yang ada di benak Anda. Jika iya, maka Anda salah.

Reklamasi pantai utara Jakarta ditentang banyak pihak. Namun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim bahwa reklamasi itu tidak akan merugikan siapa pun.

MA mengabulkan upaya hukum luar biasa PK yang dimohonkan 6 pengembang terkait reklamasi Pantai Utara Jakarta. Pemprov Jakarta minta semua pihak menghormati putusan itu dan berhenti mempermasalahkannya.

MA tidak takut jika perbedaan putusan kasasi dengan PK dalam kasus reklamasi Pantai Jakarta akan memperburuk citra lembaga peradilan. Sistem hukum Indonesia memungkinkan perbedaan putusan antara kasasi dan PK.

Mahkamah Agung (MK) telah melegalkan reklamasi pantai Jakarta. Pemprov DKI Jakarta pun lega karena sudah mempunyai dasar hukum yang kuat.